Koran Jakarta | June 23 2017
No Comments

Kebijakan “Seumur Jagung”

Kebijakan “Seumur Jagung”

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Hanya seumur jagung. Begitulah usia kebijakan tentang kepemilikan tabungan 25 juta rupiah bagi pemohon pembuatan paspor. Senin, (20/3), Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM secara resmi membatalkan persyaratan kepemilikan tabungan 25 juta rupiah bagi pemohon pembuatan paspor itu. Alasannya, banyak masyarakat yang merasa keberatan setelah persyaratan tersebut diberlakukan.

Sebenarnya, persyaratan kepemilikan tabungan minimal 25 juta rupiah itu ditujukan melindungi warga negara Indonesia di luar negeri dan untuk mencegah warga negara yang diduga kuat akan menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri. Pada Maret 2017, terdapat 900 orang TKI non-prosedural yang dipulangkan dari Johor, Malaysia, melalui Tanjung Pinang, Riau. Sementara itu. sejak Januari hingga Maret 2017, terdapat 2.200 orang TKI non-prosedural yang telah dipulangkan. 

Sejak Februari hingga Juni 2016 saja, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, mencatat ada 416 WNI yang menyalahgunakan paspor. Mereka menyalahgunakan visa umrah untuk bekerja di sana. Angka ini berpotensi meningkat seiring banyaknya WNI yang melakukan ibadah haji atau umrah.

Dari jumlah itu, para TKI yang dipulangkan tidak berada dalam kondisi yang sehat, baik fisik maupun psikologis. Mereka tereksploitasi, kerja tanpa gaji. Gaji mereka lebih rendah dari yang ada di Indonesia. Mereka ditakut-takuti. Kalau ini yang terjadi, yang rugi adalah Indoneisa, belum lagi orang yang dipulangkan dari peti mati. 

Selain itu. Kementerian Luar Negeri rata-rata menangani 600 WNI di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 90 persen merupakan TKI non-prosedural. Bila tidak mengikuti prosedur untuk berangkat ke luar negeri, pemerintah akan kesulitan memberikan perlindungan karena adanya perbedaan yurisprudensi. 

Terlebih, bila terancam hukuman mati. Sampai tahun 2016, ada 32 orang WNI yang dihukum mati. Itu semuanya non-prosedural dan ada 300 lebih yang terancam hukuman mati.

Di lihat dari tujuannya, kebijakan yang tertuang dalam surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural, sebenarnya bagus sekali. Sayangnya, kebijakan ini diluncurkan tanpa melalui sosialisasi terlebih dahulu. Ujug-ujug keluar surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 itu. Masyarakat menjadi kaget.

Berbagai penafsiran muncul saat surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 itu diberlakukan. Bahkan, ada yang menganggap kebijakan itu berlaku untuk semua warga negara yang akan membuat paspor. Akhirnya muncullah polemik di media sosial. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak, termasuk dari masyakarat yang tidak paham maksud dan tujuan dari kebijakan itu.

Itulah buah dan risiko dari satu kebijakan yang dilahirkan tanpa sosialisasi, kajian, dan pertimbangan yang matang. Akibatnya, nama baik dan wibawa pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, menjadi taruhannya. Surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural, akhirnya dibatalkan setelah beberapa hari berlaku.

Penolakan masyarakat atas kebijakan yang mengharuskan adanya deposito sebesar 25 juta untuk pembuatan paspor itu cukup beralasan. Yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat adalah kebijakan itu dimanfaatkan oleh oknum–oknum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk memeras calon-calon TKI atau masyarakat umumnya. Kebijakan baru itu akhirnya hanya menjadi peluang baru untuk melakukan korupsi.

Tentu kekhawatiran masyarakat itu muncul berdasarkan pengalaman mereka selama ini dalam mengurus paspor. Sudah menjadi rahasia publik, masih banyak oknum-oknum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, yang belum bisa move on dari kebiasaan lama. Anekdot “kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah” masih saja terjadi.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment