Koran Jakarta | July 24 2017
No Comments
Kebijakan Pertanian - Harga Impor Lebih Murah karena Disubsidi Negara Eksportir

Keberpihakan pada Petani Belum Maksimal

Keberpihakan pada Petani Belum Maksimal

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Andalkan impor pangan, pemerintah tidak peka lagi terhadap nasib petani nasional. Petani mengharapkan dukungan lebih pemerintah soal subsidi pupuk dan bibit unggul

 

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai keberpihakan pemerintah terhadap petani belum maksimal. Bahkan, sejumlah kebijakan di sektor pertanian cenderung mengabaikan dampak buruknya terhadap nasib petani.

Dan yang lebih disesalkan lagi, pemerintah selalu menyelesaikan masalah pertanian, khususnya pangan, dengan impor.


“Salah satu contoh ketidakberpihakan pemerintah kepada petani terlihat dari kebijakan pengurangan subsidi sektor pertanian.

Kemudian, pematokan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas. Dan baru-baru ini, pemerintah seolah-olah tidak tahu jika petani tebu ternyata dikenai PPN (pajak pertambahan nilai) 10 persen,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Dumairy, saat dihubungi, Minggu (16/7).


Menurut Dumairy, beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada petani itu merupakan dampak dari kebiasaan pemerintah selama ini melakukan impor pangan.

“Oleh sebab telah bergantung impor maka pemerintah tidak peka lagi terhadap kondisi petani. Makanya, setiap kebijakan selalu menimbulkan masalah bukan memberi solusi,” jelas dia.


Dia pun menyontohkan kebijakan HET untuk beberapa komoditas pangan. “Bagaimana bisa kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan petani sebab harga eceran dipatok sementara di tingkat produksi dibebaskan.

Padahal, harga produksi sudah tinggi, lalu mau dapat marjin berapa? Jika demikian, siapa yang mau kerja sukarela terus-terusan,” papar Dumairy.


Seperti dikabarkan, kalangan petani tebu belakangan ini menolak keputusan pemerintah menerapkan HET gula dan mengenakan PPN sebesar 10 persen pada tebu petani.

Sebab, kebijakan itu menyebabkan harga pembelian di tingkat petani merosot hingga di bawah biaya produksi sehingga merugikan petani.


Kemudian, akhir pekan lalu pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak mengenakan PPN pada tebu petani. Namun, petani masih berharap agar pemerintah menghapus PPN yang dikenakan pada pedagang dan konsumen akhir.


Alasannya, jika pedagang dan konsumen akhir tetap dikenakan PPN, harga pembelian di tingkat petani juga akan diturunkan pedagang untuk menyisihkan pembayaran pajak tersebut.


Menyusahkan Petani


Dihubungi terpisah, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan pengenaan PPN 10 persen terhadap gula akan menyusahkan petani. Pemerintah sebaiknya menaikkan tarif impor gula, daripada mengenakan PPN untuk tebu produksi petani nasional.


Dia menambahkan jika harga gula di dalam negeri mahal karena kena PPN, otomatis serbuan produk impor tidak akan terelakkan.

Sebab, harga gula impor lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah negara eksportir. Di sisi lain, petani nasional tidak memperoleh subsidi pemerintah.


Menurut Bhima, dengan memungut PPN tebu petani 10 persen sebenarnya dari segi penerimaan sebenarnya tidak signifikan. Selain itu, dari segi pemungutannya sulit. “Jadi, administrasi pemungutan 10 persen sulit,” jelas dia.


Bhima menegaskan pemungutan PPN 10 persen itu melanggar UU PPN. Sebab, barang-barang yang dikonsumsi masyarakat dan masuk dalam kategori makanan pokok bebas PPN. “Ada inkonsistensi di situ.”


Sedangkan Sekjen DPN Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), M Nur Khabsyin, mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap petani masih belum signifikan.

Pabrik gula milik BUMN, misalnya, banyak yang sudah tua sehingga hanya menghasilkan rendemen (kadar gula dalam tebu) rendah, sekitar 6–7 persen. Padahal, kalau digiling di mesin yang bagus bisa sampai 9–10 persen.


“Berarti petaninya yang dirugikan. Tebunya sudah bagus, tapi digiling di pabrik yang bobrok sehingga menghasilkan gula yang rendah,” jelas dia.


Persoalan berikutnya terkait subsidi pupuk yang semakin berkurang sehingga memberatkan petani. “Itu menambah biaya produksi. Kalau pupuknya dikurangi, mau tidak mau petani gunakan pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal,” kata dia.


Pemerintah, imbuh Nur, juga tidak menyiapkan bibit yang unggul sehingga petani terpaksa harus mencari bibit sendiri.

“Jadi ini hampir bisa dipastikan keberpihakan pemerintah itu minimalis. Kalau pemerintah mau swasembada gula pada 2019, ini saya katakan mimpi di siang bolong.

Pemerintah katanya juga mau membangun pabrik gula baru, sampai hari ini nggak ada,” tukas dia. ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment