Koran Jakarta | July 17 2019
No Comments
Penanganan Karhutla - Jokowi Tidak Melakukan Pembohongan

Kebakaran Hutan Turun Drastis

Kebakaran Hutan Turun Drastis

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Keberanian Presiden Joko Widodo mengoreksi aneka kebijakan di sektor kehutanan dan lingkungan, membuat kebakaran hutan dan lahan turun drastis.

 

JAKARTA - Banyak koreksi kebijakan di sektor kehutanan dan lingkungan yang dilakukan di masa Pemerintahan Presi­den Joko Widodo (Jokowi). Dengan kebijakan tersebut, ke­bakaran hutan dan lahan (Kar­hutla) berhasil ditangani se­hingga menurun drastis serta banyak pelanggar lingkungan diadili dan dihukum berat.

“Harus diakui, faktanya baru di era Jokowi, Karhutla berhasil ditangani, dan tidak pernah terjadi lagi bencana skala besar dan asap lintas batas negara,’’ kata Guru Besar dari IPB, Bam­bang Hero Saharjo, di Jakarta, Selasa (19/2).

Koreksi kebijakan tersebut, tambah Bambang, mulai dari pelibatan seluruh stakeholders di pusat hingga daerah, mora­torium izin kawasan gambut, hingga penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata maupun pidana.

Penegasan Bambang ini untuk menjawab dan sekali­gus meluruskan pernyataan koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak yang me­nyebutkan Capres 01 Jokowi telah berbohong terkait pe­negakan hukum lingkungan ketika menyampaikan hal ini dalam acara Debat Kedua Capres, Minggu (17/2).

Bambang menyarankan agar per­nyataan terkait tidak terjadi lagi Karhutla oleh Jokowi harusnya d i l i h a t secara utuh. Waktu dua menit saat debat Capres, tidak akan cukup untuk menjabarkan ke­dua persoalan tersebut. Fak­tanya, Karhutla dalam skala be­sar memang tak pernah terjadi lagi dalam 3 tahun terakhir.

Terkait dengan itu, hukum lingkungan benar-benar dite­gakkan secara konsisten. ‘’Kar­hutla memang masih terjadi tahun 2016 sampai sekarang. Namun, tidak pernah lagi ter­jadi separah ta­hun 2015 dan tahun-tahun s ebelum­nya,’’ kata Bambang.

B a m ­bang ya­kin bahwa yang dimak­sud Jokowi adalah Karhutla tidak terjadi lagi da­lam skala besar dan jumlah hotspot jauh menurun. Semen­tara perihal penegakan hukum lingkungan, justru baru di era Jokowi melalui Menteri Ling­kungan Hidup dan kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, berani menggebuk para pelaku keja­hatan lingkungan, khususnya Karhutla.

“Saya tidak setuju jika Jokowi disebut berbohong,” kata Bambang, ahli lingkungan IPB yang pernah digugat oleh ‘pelaku pembakar hutan’ ini.

Patut Diapresiasi

Mengenai masalah ekseku­si, tentu harus menunggu pro­ses hingga putusan berkekua­tan hukum tetap dan proses eksekusi ada di pengadilan. Ini, kata Bambang, patut di­apresiasi, karena tidak pernah terjadi di pemerintahan se­belumnya.

‘’Tiga tahun terakhir, pene­gakan hukum lingkungan sangat tegas. Asap lintas batas nyaris ti­dak ada lagi. Bencana asap se­cara massif seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Kita tidak bisa nafikan ini hanya terjadi di era Jokowi,’’ ujarnya.

Seharusnya, lanjut Bambang, semua pihak mengedepankan fakta dan ti­dak semata menilai karena faktor kepentingan politik se­mata. ‘’Pak Jokowi tidak ber­bohong soal Karhutla ataupun hukum lingkungan, karena faktanya ada semua, dirasakan kita semua. Waktu dua menit tidak akan cukup menjelaskan sehingga penggalan kalimat menimbulkan banyak per­tanyaan dan tanggapan yang seharusnya tidak perlu,’’ kata Bambang.

Berdasarkan data dari Ke­menterian LHK, luas Karhutla menurun drastis. Tahun 2015 ada 2,6 juta ha terbakar. Namun setelah terjadi langkah koreksi besar-besaran yang dipimpin Presiden Jokowi, luas areal ter­bakar tahun 2016 turun menja­di 436,3 ribu ha, dan tahun 2017 turun menjadi 165,5 ribu ha. In­dikator Karhutla dalam bentuk hotspot juga menurun drastis. sur/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment