Koran Jakarta | June 20 2019
No Comments

Katakan Tidak pada Serangan Fajar

Katakan Tidak pada Serangan Fajar

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

OLEH DR RIO CHRISTIAWAN, SH MHUM, MKN

“Di hati dan lidahmu kami berharap, Suara kami dengar lalu sampaikan, Jangan ragu karang menghadang, Bicaralah yang lantang jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat,Jangan tidur waktu sidang soal rakyat, Wakil rakyat bukan paduan suara, Hanya tahu nyanyian lagu setuju…”

Potongan lagu Iwan Fals itu secara kontekstual menggambarkan kondisi wakil rakyat yang menjadi sorotan. Istilah “serangan fajar” adalah praktik pemberian uang kepada pemilih baik secara door to door, maupun melalui kelompok untuk memenangkan kandidat tertentu dalam kontestasi politik.

OTT KPK yang terakhir pada anggota DPR menunjukkan bahwa serangan fajar masih terjadi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Uang OTT tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh tersangka Bowo Sidik Pangarso (BSP) akan dipergunakan sebagai serangan fajar pada pemilu legislatif (pileg). Barang bukti tumpukan kardus berisi uang dalam amplop yang siap dibagikan saat serangan fajar menunjukkan, kontestasi politik belum lepas dari politik uang.

Jane Harper (1999) menyebutkan, dalam penyelenggaraan demokrasi negara berkembang dengan tingkat kemiskinan tinggi, dalam pemilihan langsung, politik uang akan menjadi tantangan kemurnian demokrasi.

Dari sisi pelaku, mungkin kandidat tidak yakin akan program-programnya saat kampanye. Bisa juga karena caleg mewakili daerah pemilihan yang sama sekali tidak dikenalnya. Akibatnya, hanya terjadi formalitas demokrasi seperti pemasangan atribut kampanye. Konstituen tak benar-benar mengenal caleg. Serangan fajar menjadi jalan pintas merekrut suara.

Faktanya, 70,6 persen masyarakat tidak mengenal caleg. Ini juga turut mendorong politik uang dan serangan fajar. Di sisi lain, pelaksanaan pemilu legislatif yang bersamaan dengan pilpres lebih menarik perhatian membuat publik tidak terlalu menaruh perhatian pada pileg. Situasi tersebut akhirnya terbentuk pragmatisme untuk memenangkan pemilu, para caleg menjalankan politik uang melalui model serangan fajar. Serangan fajar sebenarnya terjadi karena apatisme pemilih dengan janji para kontestan.

Sebenarnya, esensi pemilihan langsung, rakyat dapat secara memilih wakilnya, maka harus mengenal dengan kandidat yang akan dipilih. Pelajari kapasitas, visi misi, maupun program-programnya. Idealnya, pada pemilihan langsung, rakyat menggunakan pertimbangan logis agar dihasilkan legislator terbaik dari sisi kapasitas dan integritas.

Memilih berdasarkan serangan fajar jelas akan menciptakan politik transaksional antara para caleg dan konstituennya yang merusak demokrasi. Serangan fajar justru menciptakan relasi hampa antara caleg dan konstituennya yang memilih hanya berdasarkan uang. Secara sosiologis masyarakat memahami relasi antara kontestasi politik dan serangan fajar. Jika model serangan fajar masih terjadi artinya pada tataran grass root masih efektif menentukan tingkat keterpilihan.

Praktik serangan fajar tidak sehat dan tidak baik untuk demokrasi. Wesley Brown (2008) dalam penelitiannya menjelaskan, selain menciptakan relasi hampa antara para caleg dan konstituen para kandidat tidak dapat menyerap aspirasi rakyat. Maka, ketika terpilih mereka juga hampa akuntabilitas. Sebaliknya, konstituen merasa semakin apatis pada proses demokrasi karena tidak terwakili.

Dalam jangka pendek praktik serangan fajar yang diterima akan menyebabkan konstituen tidak dapat memilih wakilnya dengan baik dan logis karena pilihan menjadi berbasis pada politik transaksional. Politik transaksional akan meyebabkan tergerusnya pilihan logis, Mitchel Hays (2010), menjelaskan pilihan logis adalah ketika konstituen memilih berdasarkan kesamaan aspirasi dengan program yang diusung oleh kandidat pada kontestasi politik.

Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa pilihan berdasarkan serangan fajar adalah awal dari rekrutmen wakil rakyat yang buruk. Dalam jangka panjang praktek serangan fajar akan menyemai bibit-bibit korupsi pada wakil rakyat. Jika tingkat keterpilihan adalah berdasarkan politik uang (money politic) yang bersifat transaksional, maka sudah pasti jabatan yang diperoleh akan rawan dieksploitasi pada terjadinya praktik koruptif yang masif dan pada akhirnya rakyat juga sebagai korbannya.

Preventif

Sebenarnya upaya preventif pertama ada pada partai sebagai rekruter pertama para wakil rakyat sebelum di-endorse rakyat. Jika partai politik (parpol) masih melakukan praktik mahar dan politik uang (money politik), tentu saja akan sangat berpengaruh pada strategi pemenangan kadernya, termasuk dengan melakukan serangan fajar.

Sebaliknya jika parpol mengharamkan segala bentuk politik uang tentu serangan fajar tidak akan terjadi. Para wakil rakyat akan berusaha dipilih dengan memahami aspirasi para konstituen untuk dikemas dalam kampanye sehat guna melahirkan demokrasi berkualitas.

Di sisi lain masyarakat juga perlu tegas untuk menolak segala bentuk politik uang, termasuk serangan fajar. Betapa pun menggiurkan tawaran uang, masyarakat harus menjaga harkat dan martabat demokrasi dengan tidak memberikan ruang bagi pembelian suara. Demikian mengacu pada hukum supply and demand serangan fajar akan punah dengan sendirinya dan kualitas demokrasi semakin meningkat.

Pemilih akan menentukan preferensi pilihan berdasarkan program para waikl rakyat yang mampu menyerap aspirasi. Maka, para legislator yang terpilih benar-benar mewakili rakyat dan semoga benar-benar memperjuangkan aspirasi warga yang menjadi amanah dan tanggung jawabnya.

Tanpa serangan fajar demokrasi akan lebih murni dan menghasilkan wakil rakyat berkualitas baik secara integritas maupun akuntabilitas. Yang pasti, tanpa serangan fajar akan terbangun relasi lebih berkualitas antara konstituen dan para wakilnya di parlemen berdasarkan keterwakilan aspirasi dan program. Penulis Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment