Kasus Dirut Garuda | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 15 2020
No Comments
GAGASAN

Kasus Dirut Garuda

Kasus Dirut Garuda

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

Menjelang peringatan Hari Penerbangan Sipil Internasional (HPSI) tanggal 7 Desember, muncul kasus penyelundupan yang melibatkan Dirut PT Garuda Indonesia. Penyelundupan lewat kargo udara selama ini telah menjadi perhatian serius dunia. Maka, tata kelola maskapai penerbangan sipil dan bandara selalu diperbarui agar tidak ada celah bagi usaha yang mengganggu penerbangan, termasuk modus penyelundupan.

Kasus penyelundupan motor Harley Davidson melalui pesawat baru Garuda Indonesia jenis Airbus 330-900 Neo yang melibatkan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) selaku Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, telah menampar integritas entitas BUMN. Lebih dari itu, kasus ini di mata otoritas penerbangan dunia bisa berakibat buruk.

Dunia internasional bisa menganggap Indonesia merupakan negara rentan penyelundupan karena pejabat penting saja bisa sangat leluasa melakukan penyelundupan. Pemecatan Ari Askhara tidaklah cukup. Dia harus diproses secara hukum dan mesti mendapat hukuman berat. Karena peyelundupan serupa bagaikan puncak gunung es. Masih banyak modus penyelundupan lainnya yang tidak terungkap karena dilakukan secara rapi.

Peringatan HPSI mengacu pada keputusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1996, atas inisiatif Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Peringatan HPSI sebagai momentum untuk membenahi sistem penerbangan seperti tata kelola bandara, navigasi penerbangan, maskapai, industri aircraft manufacturing, ground handling, pemda, BMKG, dan KNKT.

Bagi Kementerian Perhubungan selaku regulator, peringatan ini merupakan puncak evaluasi yang biasanya ditandai dengan ekspos hasil audit dan penilaian akhir atau hasil On Site Visit ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM). Ini merupakan audit keselamatan penerbangan Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) yang dilakukan ICAO.

Sejak 2017 hasil implementasi pengawasan keselamatan penerbangan Indonesia mencapai nilai tinggi 81,15 persen jauh di atas rata-rata dunia di tataran 62 persen. Kemudian, persyaratan 60 persen pasing grade Global Aviation Safety Plan ICAO.

Dengan prestasi tersebut, Indonesia mempunyai tugas tambahan membantu negara-negara lain yang belum maju penerbangan sipilnya. Tugas itu menggalang kerja sama internasional untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangannya. Hal itu sesuai dengan mandat Konvensi Chicago 1944, cikal bakal HPSI di mana dalam agenda 2030 diharapkan penerbangan sipil internasional lebih maju dan berkembang lagi, sehingga dapat membawa kemakmuran dan perdamaian dunia.

 

Turun

 

Namun, dengan adanya kasus penyelundupan oleh Dirut Garuda, bisa saja nilai tersebut turun. Peringatan HPSI selama ini difokuskan untuk sosialisasi kepatuhan keselamatan penerbangan. Ironisnya, kini justru pejabat otoritas penerbangan dalam hal ini pimpinan maskapai yang justru melecehkan kepatuhan dunia penerbangan sipil.

Peran masyarakat dalam peringatan HPSI ikut peduli terhadap keselamatan penerbangan. Tahapannya, pre-flight (sebelum masuk pesawat) atau ketika penumpang datang di bandara untuk melapor (check in), tahap in-flight (ketika penumpang masuk pesawat dan selama penerbangan). Selanjutnya, tahap post-flight (setelah pesawat mendarat).

Pada tahap pre-flight untuk check in, penumpang tidak boleh membawa barang-barang berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, dan yang dapat membahayakan penerbangan. Penumpang juga harus patuh dan bersedia mengikuti prosedur pemeriksaan keamanan oleh petugas keamanan penerbangan (aviation security).

Pada tahap in-flight setiap penumpang harus mematuhi petunjuk awak kabin, tidak boleh lagi menggunakan (mengaktifkan) telepon genggam, dan tidak melakukan tindakan yang mengancam keselamatan penerbangan seperti membuka pintu darurat tanpa perintah awak kabin. Selain itu, penumpang juga diharapkan membaca petunjuk keselamatan untuk lebih memahami prosedur keselamatan selama penerbangan.

Selanjutnya pada tahap post-flight setiap penumpang tidak diperkenankan melepaskan sabuk keselamatan dan berdiri sebelum pesawat berhenti dengan sempurna atau sebelum dibolehkan oleh awak kabin. Penumpang juga tidak diperkenankan mengambil alat-alat keselamatan di pesawat dan mengaktifkan telepon genggam hingga tiba di gedung terminal kedatangan.

Satu yang harus diperhatikan penumpang dalam setiap tahap penerbangan, tidak boleh bercanda tentang bom. Selain itu, kepada masyarakat di sekitar area bandara (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan/KKOP) untuk juga ikut peduli terhadap keselamatan penerbangan. Contohnya, tidak boleh memainkan drone, laser, apalagi sengaja diarahkan ke pesawat. Tidak boleh bermain layang-layang.

Peringatan HPSI juga diwarnai dengan kondisi kurangnya sinergi antarmaskapai tanah air. Hal itu seperti terlihat keputusan PT Garuda Indonesia (Persero) yang kembali mengadakan kerja sama dengan Sriwijaya Air Group. Perusahaan pelat merah tersebut menyatakan bercerai kembali karena ada beberapa masalah yang merugikan belum tuntas.

Pihak Sriwijaya Air dituding belum berhasil melakukan kerja sama yang baik dengan Maintenance Repair and Overhaul (MRO) lain terkait dukungan line maintenance. Hal itu berarti risk index maskapai swasta tersebut berada dalam zona merah 4A. Artinya tidak dapat diterima dalam situasi yang ada. Ini indikasi bahwa Sriwijaya Air kurang serius terhadap kesempatan yang telah diberikan pemerintah untuk melakukan perbaikan.

Dengan menimbang uraian tersebut, mestinya pemerintah sudah mempunyai cukup bukti dan alasan untuk memberi sanksi Sriwijaya Air. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, sebaiknya membongkar tuntas kasus peyelundupan lain. Selama ini sering terjadi penyelundupan yang melibatkan pejabat, namun lolos Bea Cukai. Menkeu harus meningkatkan kemampuan untuk mencegah penyelundupan dan meningkatkan kerja sama Bea Cukai dengan negara lain.

Sistem organisasi pengelolaan bandara negeri ini tidak boleh rentan penyelundupan. Prosedur audit bandara dengan ketentuan ICAO sebaiknya menjadi agenda penting otoritas perhubungan. Ketentuannya mesti diadaptasi secara detail lewat Kepmenhub tentang sertifikasi operasi bandara. Dengan proses audit bandara sesuai dengan ketentuan ICAO, maka berbagai infrastruktur dan peralatan penerbangan bandara dapat terjamin dengan baik, termasuk fasilitas bea cukai. 

 

Totok Siswantara, Anggota Indonesia Aeronautical Engineering Center

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment