Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Pemilu 2019

Kampanye Mesti Memberi Pendidikan Politikantara

Kampanye Mesti Memberi Pendidikan Politikantara

Foto : antara/Jojon
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PPP PGK), Bursah Zarnubi, ketika memberi sambutan pada Refleksi Akhir Tahun 2018 ‘Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik’, di Jakarta, Minggu (30/12).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pesta demokrasi 2019 harusnya menjadi momen untuk saling mempererat rasa persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut tidak sejalan lurus akibat polarisasi masyarakat menjelang Pemilu. Perkumpul­an Gerakan Kebangsaan (PGK) mengajak seluruh elemen un­tuk memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik.

“Pemilu 2019 adalah kon­testasi menuju Indonesia yang lebih baik, bukan memecah belah. Semua elemen bangsa, terutama generasi muda, ha­rus memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik ini,” seru Ketua Umum DPP PGK, Bursah Zarnubi, pada sambutan acara Refleksi Akhir Tahun 2018 ‘Memperteguh Ko­mitmen Kebangsaan di Tahun Politik’, di Restoran Pulau Dua Senayan, Gatot Subroto, Jakar­ta, Minggu (30/12).

Kemudian, Bursah menilai, saat ini yang terjadi sepanjang tahun adalah narasi kampanye yang dipenuhi dengan ujaran kebencian, hoax, fitnah, kam­panye hitam, dan perdebatan minim data. Sebagian besar narasi negatif itu tersebar se­cara masif melalui media so­sial.

“Kita merasa risau dengan pernyataan beberapa tokoh politik yang mengibaratkan Pilpres 2019 sebagai Barat­ayudha, Armageddon, atau Perang Badar. Jargon dan kam­panye politik bukan lagi ber­sifat adu program, tapi lebih menonjolkan politik identitas dan SARA,” ujarnya

Menurutnya, kampanye pe­milu seharusnya merupakan wahana pendidikan politik, adu program berbasis data se­bagai pertimbangan masyara­kat untuk menentukan pilihan, sehingga energi masyarakat In­donesia dapat terserap ke da­lam atmosfer kampanye yang dapat memberikan pendidikan politik.

Sementara itu Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Maruarar Sir­ait, mengatakan jika selama ini tokoh elit politik, khusus­nya Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersahabat dan tidak saling bermusuhan. Hal ter­sebut merupakan contoh yang baik untuk meredam gejolak polarisasi masyarakat menje­lang Pemilu.

“Dalam lima tahun ini se­ring saling mengunjungi, ke Hambalang naik kuda, makan ini sama-sama, saya pikir ini adalah contoh yang paripurna, politisi menjadi negarawan, Jokowi dan Prabowo sudah kasih contoh jangan sampai persatuan persaudaraan itu hancur gara-gara kompetisi,” tuturnya.

Selanjutnya, Politisi PDI-P tersebut mengajak seluruh ele­men untuk menjaga semangat persatuan dan persaudaraan alih-alih bicara ujaran keben­cian serta saling serang lewat isu politik identitas dan SARA.

Kedaulatan Ekonomi

Selain itu, Ketua Umum DPP PGK juga berbicara soal kedaulatan ekonomi masya­rakat. Menurutnya, secara umum kesejahteraan masyara­kat meningkat seiring dengan semakin membaiknya sarana infrastruktur, pelayanan kese­hatan, akses pendidikan, dan daya beli masyarakat.

“Kita layak memberi apre­siasi atas keberhasilan Pe­merintahan Jokowi dalam menjaga pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berbagai proyek infrastruktur strategis terutama di luar Jawa satu demi satu sudah dapat dinikmati masyarakat, angka kemiskinan terus turun hing­ga 9,82 persen atau terendah sepanjang sejarah Indonesia,” papar Bursah.

Kemudian, Arif Budimanta, ekonom yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasio­nal (KEIN), mengatakan di tiap program kerja yang ada, Presi­den Joko Widodo selalu berori­entasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mewujud­kan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment