Koran Jakarta | November 22 2017
No Comments
Penyanderaan Warga - Aparat Kepung Desa Kimberly dan Desa Banti

Kalla Ingatkan Utamakan Keselamatan Rakyat Papua

Kalla Ingatkan Utamakan Keselamatan Rakyat Papua

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan tidak menutup kemungkinan aparat mengambil opsi lain, yakni menyerang OPM yang menyandera warga.

 

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengupayakan segala cara untuk menyelamatkan 1.300 warga Papua yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Desa Kimberly dan Desa Banti, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Kalla mengingatkan keselamatan rakyat adalah yang paling utama.

“Polisi dan TNI sudah mengusahakan untuk menyelesaikan masalah itu secara persuasif. Itu hal pertama. Tetapi, kalau tidak dicapai, tentu pemerintah harus mementingkan kepentingan rakyat yang lebih besar. Jadi harus tegas juga,” ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (14/11).

Saat ini, sekitar 1.300 warga di Desa Kimberly dan Desa Banti disandera oleh kelompok kriminal bersenjata sejak Kamis (9/11). Mereka dilarang keluar dari kampung dan tidak boleh beraktivitas mencari kebutuhan pokok.

Mereka juga diisolasi dengan merusak jalur transportasi ke arah dua desa itu. Saat ini, kepolisian sudah mengepung kedua kampung tempat para warga disandera itu. Kepolisian memilih langkah persuasif untuk mengakhiri penyanderaan.

Polisi menawarkan dua opsi terhadap pihak OPM. Opsinya, menyerahkan diri atau meninggalkan kampung. Kendati demikian, Kalla mengingatkan tidak menutup kemungkinan aparat mengambil opsi lain yakni menyerang para anggota OPM yang menyandera warga. Ia menegaskan kembali bahwa hal yang terpenting adalah menyelamatkan warga.

“Ya, kita harus menyelamatkan rakyat, apa pun caranya,” ucapnya. Ketika ditanya apa maunya penyandera itu, JK mengaku belum tahu persis apa saja yang dituntut dan diinginkan para penyandera itu.

Namun, ia menduga gerakan separatis seperti OPM itu selalu bertujuan melawan pemerintah. Banyaknya gejolak yang muncul di Papua bukan disebabkan oleh ketidakadilan anggaran. ”Kalau dari segi pemerintah, segi anggaran, anggaran per kapita, (alokasi) APBN itu tertinggi di Papua,” ujarnya.

Menurut Kalla, anggaran negara yang dialokasikan di Papua mendekati 100 triliun rupiah. Dana tersebut tersebar di kementerian atau ditransfer langsung melalui skema dana transfer daerah. Dari sisi jumlah, dana transfer daerah dan dana desa pada 2016 lalu mencapai 776 triliun rupiah.

Sementara tahun ini, pemerintah menggelontorkan anggaran 765 triliun rupiah. Meski begitu, pemerintah tidak tutup mata dengan fakta masih banyaknya masyarakat Papua yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan. Pemerintah akan berupaya terus menurunkan angka kemiskinan di Papua.

Berhati-hati

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika itu. Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mengingatkan aparat agar tidak mengabaikan aspek kemanusiaan.

“Polisi kami harap cukup berhati-hati untuk menghindari jatuhnya korban,” kata Amiruddin. Amiruddin mengimbau semua pihak dapat menahan diri dan berhati-hati mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan keriuhan di Mimika.

“Kami berharap semua pihak bisa menahan diri sehingga keadaan tidak makin memburuk dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok makanan, bisa komunikasi dengan yang lain. Saya pikir itu yang saat ini kami perhatikan,” ujar Amiruddin.

Di tempat terpisah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua juga menghendaki aparat keamanan mengedepankan komunikasi persuasif dalam menangani kasus ribuan warga yang terisolasi sekitar Kampung Utikini, Kimberly, hingga Banti itu terkait aksi kelompok kriminal bersenjata. Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment