Koran Jakarta | June 26 2019
No Comments

Jual Beli Proyek BUMN

Jual Beli Proyek BUMN
A   A   A   Pengaturan Font

Tak terbayangkan, bagaimana perasaan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro, saat menghadiri acara pernikahan anaknya. Tentu penuh penyesalan.

Betapa tidak, karena dia yang seharusnya turut bergembira bersama keluarga ternyata tidak bisa berbuat banyak, selain hanya diberi waktu singkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), statusnya pun telah menjadi tahanan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan konstruksi perkara yang menjerat Wisnu Kuncoro. Bermula dari pengajuan penawaran beberapa rekanan oleh Alexander Muskitta kepada Wisnu dan disetujui. Pekerjaan yang dimaksud itu adalah perencanaan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai 24 miliar rupiah dan 2,4 miliar rupiah. Adapun pengadaan barang dan peralatan itu berupa kontainer dan boiler atau ketel uap.

Selanjutnya, Alexander Muskitta menyepakati perjanjian komisi (commitment fee) dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech dan Group Tjokro (GT) senilai 10 persen dari nilai kontrak. Alexander Muskitta diduga bertindak mawakili dan atas nama Wisnu sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel.

Kemudian, Alexander Muskitta meminta 50 juta rupiah kepada Kenneth Sutarja dari PT Grand Kartech dan 100 juta rupiah kepada Kurniawan Eddy Tjokro dari PT Grand Kartech. Tanggal 20 Marat 2019, Alexander Muskitta menerima cek 50 juta rupiah dari Kurniawan dan empat ribu dollar AS serta 45 juta rupiah dari Kenneth Sutarja. Selanjutnya, pada 22 Maret 2019, 20 juta rupiah diserahkan oleh Alexander ke Wisnu kedai kopi di daerah Bintaro hingga kemudian ditangkap KPK.

Kenyataan itu menandakan adanya persaingan lelang yang tidak sehat. Proyek yang seharusnya terbuka untuk umum dan bisa diikuti semua perusahaan, menjadi hanya dibatasi saja. Bahkan sering kali pemenangnya sudah ditentukan. Bisa jadi, itu terjadi karena adanya skandal antara pejabat BUMN dan pihak swasta.

Sangat disayangkan, di tengah keinginan semua pihak untuk mengembangkan Krakatau Steel menjadi perusahaan berskala internasional, pada kenyataanya masih terjadi praktik jual beli proyek. Tentu saja, terungkapnya jual beli proyek ini menambah daftar panjang kasus di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, sejumlah peraturan maupun panduan tentang pencegahan korupsi telah dibuat dan disepakati oleh para direksi BUMN.

Itu sebab, bagi KPK, ketika kemudian muncul upaya-upaya transaksional maka implikasinya adalah tingkat persaingan, kualitas barang, dan seterusnya menjadi bermasalah. Namun, kalau ditanyakan seperti apa BUMN saat ini, tidak juga bisa dikatakanini merupakan gambaran BUMN secara keseluruhan tetapi ini menjadi perhatian. Sebab, BUMN merupakan milik negara dan khusus kepada BUMN industri baja didedikasikan untuk marwahnya bangsa.

Tampaknya, kepada seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya agar menerapkan secara ketat prinsip-prinsip good corporate governance untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi anggaran proyek. Selain itu, ketegasan dan pengawasan yang lebih kuat wajib dilakukan terhadap proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan publik apalagi proyek besar yang dikerjakan oleh BUMN yang seharusnya lebih memiliki perspektif pelayanan ke masyarakat. Lebih dari itu, kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan audit atas kualitas proyek yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rekanan.

Di sinilah pentingnya pencegahan. Setidaknya, para pengelola BUMN bisa mengadopsi program KPK, yang bernama “Profesional Berintegritas” atau Profit. Program ini bertujuan supaya tidak dilakukan upaya-upaya transaksional baik itu dengan modus pengadaan barang dan lain-lain. 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment