Koran Jakarta | December 18 2018
No Comments

Jual Beli E-KTP

Jual Beli E-KTP

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Lambatnya proses pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di sejumlah daerah mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan berupa jual beli blangko e-KTP. Antara lain dijual di toko offline di Pasar Pramuka Pojok, Jalan Paseban, Jakarta Pusat, dan di toko online, Tokopedia. Berkat informasi media, pemerintah dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dengan cepat menyelidiki dan membongkar kejahatan ini.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, penelusuran dilakukan berkoordinasi dengan perusahaan pencetak blangko e-KTP. Tim juga berkomunikasi dengan toko penjual online. Melalui penelusuran selama dua hari, tim Dukcapil akhirnya bisa mengendus dan mengidentifikasi pelaku secara lebih rinci lagi. Ini mulai dari alamat, nomor telepon, bahkan foto wajah yang bersangkutan, akhirnya diketahui.

Kasus penjualan blangko e-KTP itu sediri sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pelaku mudah terungkap karena database kependudukan menyimpan data perseorangan penduduk, termasuk data biometrik bagi penduduk dewasa. Di samping itu, adanya registrasi kartu prabayar yang memuat data kependudukan juga mempermudah pelacakan pelaku. Hasil pelacakan, posisi pelaku dapat diketahui tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pelakunya sudah mengaku. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung tengah memeriksa.

Pengungkapan penjualan blangko e-KTP ini pun menimbulkan spekulasi beragam. Di antaranya, e-KTP sudah tidak aman lagi alias jebol. Ini membahayakan pemerintah dan masyarakat. Sebab data identitas penduduk bisa diakses dan dimanfaatkan untuk kepentingan macam-macam, terutama kejahatan politik karena sebentar lagi ada pemilu serentak.

Maka, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan soal ini dan menyatakan, sistem pengamanan e-KTP tidak jebol. Kalaupun ada penjualan blangko e-KTP murni kejahatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, praktik jual beli blangko e-KTP berbahaya karena rawan disalahgunakan. Apalagi, Pemilu 2019 tidak lama lagi. Maka, Ketua KPU Arief Budiman minta seluruh pihak mendukung pemberantasan praktik jual beli e-KTP untuk menjamin keamanan administrasi warga negara, jelang pemilu.

Kasus penjualan blangko e-KTP ini harus menjadi perhatian bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Sebab ini bukan tidak mungkin ada pihak-pihak lain yang juga melakukan modus serupa untuk tujuan politik (pemilu). Meskipun data kependudukan sudah dilengkapi dengan chip dan nomor identitas tunggal, tetapi celah untuk melakukan kejahatan ternyata masih terbuka.

Dalam kaitan pengamanan data kependudukan ini, baik untuk kepentingan pemilu maupun kepentingan lain yang sangat krusial, maka sistem pengamanan harus diprioritaskan. Jika saat ini beredar rumor sistem pengamanan jebol, maka harus dijadikan masukan, bagaimana pengamanan itu harus lebih ditingkatkan.

Untuk kepentingan jangka pendek yakni pelayanan pembuatan e-KPT yang belum juga tuntas, maka Kemendagri harus melakukan berbagai terobosan, sebab identitas itu sangat dibutuhkan warga untuk berbagai keperluan. Kita mengamati yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik, namun percepatan penuntasan program e-KTP juga harus dikebut.

Apabila seluruh penduduk sudah memiliki e-KTP, bukan saja warga yang memperoleh keuntungan, tetapi juga pemerintah, terutama berbagai instansi yang membutuhkan data kependudukan. 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment