Koran Jakarta | October 22 2018
No Comments
Jubir Tim Pemenangan Jokowi-Kiai Ma’ruf, Abdul Kadir Karding soal Pemilihan Ketua TKN

Jokowi Tidak Mau Larut dalam Kepentingan Tim Pemenangan Saja

Jokowi Tidak Mau Larut dalam Kepentingan Tim Pemenangan Saja

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih belum memberi tahukan siapa nama Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk pasangan Jokowi - KH . Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

 

Sebenarnya, apa yang membuat Jokowi belum mau memberitahukan nama ketua timses padahal strukturnya sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU),

Koran Jakarta berhasil mewawancarai Sekertaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga juru bicara tim pemenangan Jokowi-Kiai Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, Minggu (26/8). Berikut petikannya.


Apakah presiden sudah menunjuk Ketua Tim sukses kampanye nasional?


Sejak awal partai koalisi Indonesia kerja (KIK) itu memberikan kewenangan penuh kepada pak Jokowi untuk memilih siap ketua tim sukses kampanye nasional karena memang yang akan menggunakan pak Jokowi dan beliau juga yang tahu dengan kapasitas yang dibutuhkan saat ini untuk memimpin tim pemenangan.


Internal KIK tidak ikut membahas?


Terkait spekulasi yang ada di internal tim TKN tidak kita bahas karena komitmen sejak awal.


Tapi, kenapa Jokowi sampai saat ini belum juga memutuskan?


Pak Jokowi itu tidak mau larut dalam kepentingan tim pemenangan saja, karena beliau ingin fokus pada penyelesaian bencana gempa Lombok, perhelatan Asian Games agar sukses. Mungkin saja setelah itu Pak Jokowi akan mengumumkan ketua Tim Kampanye Nasional.


Pertanyaan lain, terkait tagar ganti presiden apa tanggapan anda?


Tagar ganti presiden ini setelah kami pelajari memang dapat menimbulkan beberapa masalah di masyarakat.

Tagar ganti presiden ini juga ada niat memberi ujaran kebencian kepada presiden yang sah ,padahal dalam UUD dan konstitusi kita itu disebutkan bahwa jabatan presiden 5 tahun sekali, itu bisa diganti jika menghianati negara, melakuan penyuapan hingga tindak pidana yang luar biasa.


Jadi, harusnya tidak perlu dilakukan karena masa kampanye juga belum dibuka?


Presiden Jokowi dipilih secara legitimate oleh rakyat dan dijamin Undang-undang. Sekarang pertanyaannya kalau itu bukan untuk kampanye, lalu buat apa?, kenapa juga tidak menggunakan kata-kata kami tidak suka presiden Jokowi, tapi kok tagar ganti presiden.


Hal ini banyak menimbulkan keresahan di masyarakat, apa tanggapannya?


Apapun faktanya banyak orang yang tidak suka dan melakukan penolakan begitu keras. Ini kalau dibiarkan akan berbahaya, akan mengganggu ketertiban masyarakat, sebab banyak juga yang menolak gerakan tagar ganti presiden. muhammad umar fadloli/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment