Koran Jakarta | July 19 2019
No Comments
Kasus UU ITE

Jokowi Persilakan Baiq Nuril Ajukan Amnesti

Jokowi Persilakan Baiq Nuril Ajukan Amnesti

Foto : ANTARA/DHIMAS B PRATAMA
A   A   A   Pengaturan Font

MANADO – Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril untuk mengajukan amnesti atau pengampunan sete­lah Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya,” kata Presi­den Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Ma­nado, Sulawesi Utara, Jumat (5/7).

Baiq Nuril adalah seorang staf tata usaha di SMAN 7 Mataram, NTB, yang berdasarkan putusan kasasi Mahka­mah Agung (MA) divonis enam bulan penjara dan denda 500 juta rupiah lantaran melanggar Pasal 27 Ayat (1) Un­dang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia didakwa menyebarkan percakapan asusila Kepala Se­kolah SMU 7 Mataram, Haji Muslim. Perbuatan Baiq dinilai membuat keluarga besar Haji Muslim menjadi malu. Baiq sempat dinyatakan bebas pada Juli 2017 oleh Majelis Peng­adilan Negeri (PN) Mataram.

Presiden Jokowi mengatakan tidak ingin mengomentari keputusan MA terkait kasus Baiq Nuril. “Saya tidak ingin mengomentari apa yang sudah diputuskan mahkamah, ka­rena itu pada domain wilayahnya yudikatif. Ya nanti kalau sudah masuk ke saya, jadi kewenangan saya,” katanya.

Presiden mengaku bila ada permohanan amnesti yang diajukan Baiq Nuril akan membicarakannya lebih dulu de­ngan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, serta Menko Polhukam. “Untuk menentukan apakah amnesti, apakah yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal pada kasus ini tidak berkurang. Sekali lagi, kita harus menghormati kepu­tusan yang sudah ditetapkan Mahkamah. Itu bukan pada wilayah eksekutif,” ungkap Presiden.

Putusan PK

Sebelumnya, juru bicara MA, Hakim Agung Andi Sam­san Nganro, mengatakan majelis hakim dalam sidang PK Baiq Nuril tak membenarkan dalil Baiq soal adanya kekh­ilafan hakim MA dalam putusannya di tingkat kasasi. Me­nurut majelis hakim, putusan di tingkat kasasi sudah te­pat. “Alasan permohonan PK, pemohon yang mendalilkan bahwa dalam putusan judex juris atau MA dalam tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau keke­liruan, yang nyata tidak dapat dibenarkan. Karena putusan judex juris sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hu­kumnya,” kata Andi.

Majelis hakim sidang PK menilai kasus yang menjerat Baiq, yaitu mentransmisikan konten asusila sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memang terjadi.

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril bertugas di SMAN 7 Mataram dan kerap mendapatkan perlakuan pelecehan dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim. Muslim se­ring menghubunginya dan meminta Nuril mendengarkan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya sendiri.

Baiq Nuril yang merasa tidak nyaman dan demi mem­buktikan tidak terlibat hubungan gelap, ia merekam pem­bicaraannya. Atas dasar ini, kemudian Muslim melapor­kannya ke penegak hukum. Ant/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment