Jokowi Minta Daerah Permudah Izin Investor | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 10 2019
No Comments
Strategi Pembangunan - Presiden Wacanakan Bentuk Menteri Investasi dan Menteri Ekspor

Jokowi Minta Daerah Permudah Izin Investor

Jokowi Minta Daerah Permudah Izin Investor

Foto : Sumber: BPS, BKPM – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

>> Lahan akan digratiskan bagi investor industri berorientasi ekspor dan substitusi impor.

>> Ada dua cara genjot pertumbuhan ekonomi, yakni meningkatkan investasi dan ekspor.

TANGERANG - Presiden Joko Wido­do (Jokowi) meminta kepala daerah dan instansi terkait untuk memudah­kan proses perizinan kepada investor yang ingin membangun industri di dae­rah. Presiden juga menginginkan agar industri nasional memperkuat produksi barang ekspor maupun substitusi impor.

“Sekali lagi, saya minta yang nama­nya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), bupati, wali kota, gubernur, ka­lau ada investor yang berkaitan industri apa pun, tutup mata, beri izin,” kata Pre­siden Jokowi, dalam sambutan Pembu­kaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor­nas) Investasi Tahun 2019, di Tangerang, Banten, Selasa (12/3).

Jokowi menegaskan pemerintah dae­rah tidak perlu bertele-tele memberikan izin kepada investor yang ingin memba­ngun industri pengolahan bahan mentah, seperti karet, kelapa sawit, hingga batu bara. Menurut dia, selama ini pemerin­tah tidak memperhatikan pembangunan industri pengolahan bahan mentah.

Kepala Negara menjelaskan “tutup mata” bukan berarti membiarkan inves­tor mendirikan usaha tanpa lewat prose­dur yang berlaku. Intinya, pengurusan izin bagi investor yang bisa meningkatkan ekspor dan nilai investasi dipermudah.

“Namun dikawal. Tunjukkan. Kalau mau beli lahan, tunjukkan lahannya di mana. Kalau ada investor yang ingin mendirikan industri petrokimia, tutup mata sudah. Pastikan izin sehari selesai,” papar Jokowi.

Presiden mengemukakan kemudahan izin bagi investor bertujuan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, menu­rut dia, hanya ada dua cara menggenjot pertumbuhan ekonomi, yakni mening­katkan investasi dan ekspor.

“Defisit neraca perdagangan, defi­sit transaksi berjalan, membebani kita berpuluh-puluh tahun tak diselesaikan, padahal kuncinya di investasi dan eks­por,” ungkap Jokowi.

Kepala Negara tidak menginginkan investor berpaling ke negara lain, seper­ti Vietnam, lantaran proses izin inves­tasi di Indonesia yang berbelit. Jokowi menilai Vietnam merupakan salah satu negara yang cukup atraktif dalam mem­permudah investor, antara lain, dengan menggratiskan penggunaan lahan.

Oleh karena itu, Presiden ingin men­coba cara tersebut di Indonesia. Jokowi meminta kepala daerah berani meng­gratiskan lahan kepada investor, asalkan membangun industri berorientasi eks­por atau substitusi impor.

“Kami siapkan lahan, biar investor datang enggak usah beli, enggak usah sewa lahan, sudah langsung dirikan. Si­lakan, asalkan orientasinya ekspor atau barang substitusi impor,” papar dia.

Perlu Dua Menteri

Presiden Jokowi juga mewacanakan untuk menambah kementerian terkait investasi dan ekspor demi mendongkrak investasi dan ekspor yang menjadi mo­tor pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Di EU (European Union) ada men­teri investasi, ada menteri khusus eks­por, negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan me­mang kita harus memiliki menteri in­vestasi dan menteri ekspor. Dua menteri mungkin perlu,” kata dia.

Menurut Presiden, wacana menam­bah menteri itu sebenarnya pernah disampaikannya saat sidang kabinet di Istana. “Saya sudah sampaikan baru seminggu yang lalu dalam forum rapat kabinet. Saya bertanya, apakah perlu dalam situasinya seperti ini yang nama­nya menteri investasi dan menteri eks­por, khusus,” tukas Jokowi.

Terkait investasi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan saat ini pemerintah menjalankan sejumlah upaya untuk menjaga aliran modal asing dan domestik betah di Indonesia. Sebab, dengan investasi yang semakin besar maka peluang untuk meningkatkan kua­litas ekonomi bisa semakin mudah.

Menurut Menkeu, dengan jumlah usia muda yang lebih dominan, Indo­nesia punya keunggulan tersendiri di­bandingkan dengan negara yang jumlah populasinya sama.

Kemudian, pemerintah terus ber­komitmen untuk memperbaiki tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB). Salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

Selain itu, pemerintah juga gencar membangun beragam infrastruktur, mu­lai dari jalan tol hingga infrastruktur inter­net lewat program Palapa Ring. Selain itu, pemerintah juga berusaha agar jaringan listrik terpasang di semua daerah. fdl/YK/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment