Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Kemudahan Berbisnis - Tahun Depan, Kebutuhan Investasi Capai Rp5.823,2 Triliun

Jokowi: Belum Ada Kebijakan Konkret Genjot Investasi

Jokowi: Belum Ada Kebijakan Konkret Genjot Investasi

Foto : Sumber: Bank Indonesia - KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Masalah utang luar negeri Indonesia yang dinilai sudah cukup tinggi juga ikut mempengaruhi kepercayaan investor dan minat investasi.

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada sejumlah men­teri Kabinet Kerja agar segera menemukan tero­bosan baru untuk menggenjot investasi dan eks­por, demi mengatasi defisit transaksi berjalan.

Presiden pun mengungkapkan kekece­waannya karena hingga kini dinilai belum ada kebijakan konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal, rapat terbatas (ratas) yang membahas ekspor, investasi, dan perdagangan sudah kerap dilakukan.

“Investasi, ekspor, dan perpajakan sore hari ini kita rapatkan. Ini ratas keenam. Tolong diga­risbawahi,” ujar Presiden Jokowi saat membuka ratas dengan topik pembahasan lanjutan tero­bosan kebijakan investasi, ekspor, dan perpajak­an di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6).

“Sesuai keinginan saya sejak awal untuk te­robosan di bidang investasi, ekspor, dan per­dagangan. Saya sudah berkali-kali sampaikan ekspor, investasi, kunci utama,” tegas Jokowi.

Menurut Kepala Negara, ekspor dan inves­tasi menjadi kunci utama memperbaiki defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi ber­jalan yang sudah menjadi penyakit akut eko­nomi nasional. “Terakhir, saya minta kebijakan yang berkaitan investasi, ekspor ini betul-betul konkret dieksekusi. Kita mendengar kesulitan apa yang dialami pelaku,” tegas Jokowi.

Terkait investasi, sebelumnya, Kementeri­an Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan kebutuhan investasi 2020 berkisar 5.806,6 trili­un-5.823,2 triliun rupiah. Asumsinya, investasi akan tumbuh maksimal 10,35 persen diban­dingkan target tahun ini yang sebesar 5.276,6 triliun rupiah.

Investasi sebesar itu diperlukan untuk men­capai target ekonomi tahun depan antara 5,3– 5,6 persen, dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) harus tumbuh di kisaran 7–7,4 persen.

Pekan lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan swasta berperan paling dominan dalam menopang investasi. Porsinya mencapai 72,6-73,76 persen menjadi 4.221,3 triliun–4.295,5 triliun rupiah.

Dia menambahkan pemerintah akan ber­upaya menciptakan kebijakan investasi yang kondusif mulai dari infrastruktur, tenaga kerja, hingga penyederhanaan regulasi. Sementara itu, kebutuhan investasi tahun depan akan ber­asal dari perusahaan pelat merah sebesar 471,7 triliun–473,4 triliun rupiah.

Tidak Efektif

Menanggapi kekecewaan Presiden soal mi­nimnya kinerja investasi dan ekspor, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, M Nafik, mengatakan beberapa penyebab te­robosan pemerintah soal investasi dan per­izinan tidak efektif adalah faktor politik, perang dagang, inkonsistensi pemerintah, dan beban utang luar negeri yang tinggi.

“Kondisi politik dalam negeri mempenga­ruhi kinerja bisnis. Apalagi, ekonomi global juga sedang guncang karena eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” jelas Nafik, Rabu.

Menurut dia, masalah utang luar negeri yang dinilai sudah cukup tinggi, juga ikut memengaruhi kepercayaan investor. Sebab, beban pembayaran utang yang begitu tinggi membuat nilai tambah ekonomi nasional yang seharusnya untuk membiayai pembangunan, harus digunakan untuk membayar bunga.

Sebagaimana dikabarkan, sejumlah ka­langan mengingatkan pemerintah agar me­waspadai tren pertumbuhan utang luar negeri (ULN) swasta yang cukup pesat, dan jumlahnya kini melampaui ULN pemerintah. Kondisi se­perti itu apabila tidak dikelola dan diantisipasi secara cermat dikhawatirkan berpotensi me­micu krisis ekonomi seperti yang terjadi pada krisis keuangan 1998.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia naik 8,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per akhir April 2019 men­jadi 389,3 miliar dollar AS atau setara 5.533 tri­liun rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada 30 April yakni 14.215 rupiah per dollar AS.

ULN itu terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,7 miliar dollar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 199,6 miliar dollar AS. YK/SB/fdl/ers/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment