Koran Jakarta | July 22 2019
No Comments
Kasus Suap

Johannes Kotjo Dituntut Empat Tahun Penjara

Johannes Kotjo Dituntut Empat Tahun Penjara

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menjelang Sidang - Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Johannes Budisutrisno Kotjo (kanan) bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/11).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Terdakwa kasus suap PLTU Riau-1, Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd ditun­tut empat tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kotjo juga dituntut untuk membayar denda 250 juta rupiah subsider enam bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo terbukti secara sah melaku­kan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pi­dana Korupsi (Tipikor) seba­gaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP,” ujar jaksa KPK, Ronald Ferdinand Worotikan, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tin­dak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Kotjo merupakan salah satu dari tiga tersangka dalam perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Selain dia, ter­sangka lainnya adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Gol­kar, Idrus Marham, dan man­tan wakil ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih.

Jaksa KPK mendakwa Jo­hannes telah memberikan uang senilai 4,7 miliar rupiah untuk memuluskan proyek pengadaan PLTU Riau-1.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek terse­but direncanakan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Black­gold Natural Resources, dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo. Penerimaan uang oleh Eni dilakukan secara bertahap.

Jaksa KPK menolak per­mohonan status Justice Col­laborator (JC) yang diajukan Johannes Kotjo. Jaksa me­nilai Johannes Kotjo tidak memenuhi syarat-syarat un­tuk menjadi pihak yang da­pat bekerja sama dengan KPK atau JC. Sebab, Kotjo meru­pakan pelaku utama penyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Saragih.

Menanggapi hal tersebut, Johannes Kotjo menghargai tuntutan jaksa KPK. Dia pun akan mengajukan pembelaan diri dalam sidang pleidoi pe­kan depan pada 3 Desember 2018. ola/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment