Koran Jakarta | April 19 2019
No Comments
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Atgas, soal Kinerja Legislasi DPR RI

Jika Pemerintah Ingin Cepat, DPR Bisa Menyelesaikannya

Jika Pemerintah Ingin Cepat, DPR Bisa Menyelesaikannya

Foto : ISTIMEWA
Supratman Andi Atgas
A   A   A   Pengaturan Font
Menjelang akhir masa jabatannya, Dewan Perwakilan Rakyat masih banyak pekerjaan rumah yang belum dikerjakan terutama dalam bidang legislasi.

Terhitung dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2019, masih ada 34 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam tahap pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I antara DPR dan pemerintah.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, optimistis dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut, empat di antaranya hanya menunggu tahap pengesahan pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018–2019. Namun, waktu yang tidak sebentar lagi ditambah terpecahnya konsentrasi menjelang pemilu dianggap sebagai tantangan besar bagi parlemen untuk menyelesaikan kewajibannya.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Atgas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).

Bagaimana pendapat Anda soal empat RUU yang akan difinalisasi dan disahkan?

Dua RUU kebetulan ada di komisi saya (Komisi VI), yakni RUU Perkoperasian dan RUU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan secara Tidak Sehat. Dua RUU ini tentu tinggal finalisasi, sudah masuk ke dalam tim perumus. Itu artinya seluruh materinya sudah disepakati oleh semua fraksi. Jadi diharapkan keempatnya juga bisa diselesaikan. Namun pada intinya, kalau pemerintah bersama DPR harus bersungguh-sungguh, terutama pihak pemerintah, karena beberapa RUU yang harusnya bisa diselesaikan dan menurut saya tidak banyak pasal yang harus diubah.

Contohnya?

Contohnya, RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Baleg, itu hanya dua pasal, tetapi pemerintah berkali-kali tidak mau andil dan hadir dalam acara rapat kerja. Intinya, kita berharap sekali lagi kepada pemerintah untuk tegas berkomitmen menghadiri rapat-rapat kerja yang dikerjakan DPR, khususnya para Menteri. Nah, saya yakin target legislasi itu bisa selesai. Nah, beberapa RUU yang lain termasuk RUU KUHP di Komisi III itu juga hanya tinggal beberapa item saja dan saya tidak mengerti, mungkin karena ada pemilu ini kemudian kesepakatan pemerintah dengan DPR ini akan segera difinalisasi kembali.

Apakah kesulitan dalam berkoordinasi?

Nah, memang di pemerintah kesulitannya ini adalah menyangkut koordinasi di antara lembaga- lembaga pemerintah yang mengajukan RUUnya. Masing-masing ego sektoral itu muncul. Oleh karena itu, harusnya Menkumham sebagai koordinator dalam rangka melakukan harmonisasi itu seharusnya bisa menyinkronkan semua dan mempercepat melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian. Problemnya kan satu menteri diundang tidak hadir, begitu juga sebaliknya. Ini perlu ada dukungan maksimal.

Lalu, apa yang akan dilakukan Baleg?

Oleh karena itu, kita tidak usah mencari kambing hitam, yang kita inginkan mulai hari ini, walaupun menjelang pemilu, Anggota DPR ini sedang kita perketat lagi. Tetapi, kalau pihak pemerintah mau cepat itu bisa diselesaikan karena masih banyak anggota DPR yang mau bersidang dan mau menyelesaikan RUU, termasuk juga sikap fraksi, karena ini kan sebuah kesepakatan politik saja.

Hanya kesepakatan politik saja?

Kalau kesepakatan politik, anggota bagaimanapun kalau fraksinya memerintahkan pasti bisa selesai. Jadi, kalau alasannya DPR tidak maksimal karena semua fokus ke Dapil tidak seperti itu. Tadi saya baru sahkan acara di Baleg untuk melakukan pembahasan RUU. Tapi realistis, menurut saya, apa yang disampaikan Pak Ketua DPR soal empat RUU itu harusnya bisa segera diselesaikan dan difinalisasi.

Optimistis satu bulan masa sidang ini bisa selesai?

Harusnya bisa. Antisipasinya nanti ke depan kita berharap Prolegnas itu tidak boleh lebih dari angka 25 supaya realistis. Dan yang kedua kita sedang melakukan revisi UU No 12 Tahun 2011 supaya produk legislasi yang dihasilkan sekarang bisa diteruskan di periode yang akan datang, supaya anggaran negara itu bisa kita hematkan.

 

trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment