Koran Jakarta | July 20 2019
No Comments
suara daerah

Jatim Pacu Pemasukan dari Sektor Perikanan

Jatim Pacu Pemasukan dari Sektor Perikanan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (Jatim), nilai produksi ikan wilayah tersebut menurut kabupaten/kota dan subsektor perikanan pada 2015 mencapai 12,430 triliun ru­piah. Setelah itu meningkat menjadi 13,272 triliun rupiah pada 2016. Peningkatan ini membuktikan sektor maritim merupakan salah satu bidang strategis bagi perekonomian di Jatim.

Belum lama ini, dibahas soal penggunaan kapal da­lam rapat koordinasi tentang Regulasi Perizinan Kapal Perikanan sampai dengan 30 Gross Ton (GT) di Kantor Ke­menterian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pemprov Jatim berharap pemerintah pusat dapat memberi kemudah­an pengurusan perizinan kapal.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan jajaran Pemprov Jatim untuk me­ningkatkan manfaat sektor perikanan di wilayah tersebut, wartawan Koran Jakarta, Selocahyo berkesempatan me­wawancarai Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, baru-baru ini. Beri­kut petikan selengkapnya.

Apa harapan Pemprov soal perizinan kapal?

Kami ingin agar proses pengurusan perizinan kapal perikanan bagi para nelayan dipermudah. Caranya dengan menggabungkan pelayanan pengurusan dokumen kapal melalui mal pelayananan terpadu satu atap atau sistem perizinan terpadu online single submission (OSS).

Kenapa menginginkan ke­mudahan tersebut?

Kemudahan ini dilakukan agar proses perizinan cepat selesai dan tidak membe­bani nelayan, terutama yang berdomisili di kawasan selatan Jatim. Kantor Kemenhub se­perti Kesyah­bandaran (KS), Kantor Unit Penye­lenggara Pelabuhan (KUPP), serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) se­bagai tempat pengurusan do­kumen, sebagian besar berada di pantai utara Jatim, sehingga jauh untuk dijangkau nelayan yang ada di pantai selatan.

Selain itu, proses peng­urusan dokumen kapal seperti surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (tanda kepemilikan perahu) besar, dan gross akta, berada di ba­wah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Se­dangkan perizinan terkait Alat Penangkap Ikan (API) seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penang­kapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kewenangannya ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim.

Apa usulan Pemprov Jatim untuk itu?

Kami merekomendasikan pengurusan dokumen baik dari Kemenhub maupun Kemen­terian Kelautan dan Perikanan (KKP) dijadikan satu termasuk dengan Pemprov. Kami siap membantu apalagi kami me­miliki lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang bisa dijadikan sebagai tempat per­izinan satu atap.

Alternatif lain?

Penyatuan periz­inan-perizinan ter­sebut juga bisa dimungkinkan melalui UPT Pelabuhan Perikanan yang kami miliki.

N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment