Jangan Memaksakan Pilkada Serentak | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Jangan Memaksakan Pilkada Serentak

Jangan Memaksakan Pilkada Serentak

Foto : ANTARA/Ardika
Ilustrasi. Pilkada serentak 2020.
A   A   A   Pengaturan Font
Dengan melihat tren terinfeksi korona yang terus meningkat, rasanya pada tanggal 9 Desember, Covid-19 belum akan mereda. Malahan, bisa jadi kondisinya makin parah sampai tanggal tersebut.

Di tengah pandemi Covid-19 yang makin menggila, Indonesia dihadapkan pada agenda demokrasi, berupa Pilkada Serentak. Sekarang tengah berjalan tahap-tahap penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Ada 270 kabupaten/kota yang akan memilih kepala daerah barunya dalam Pilkada Serentak tersebut. Bagaimana dengan adanya pagebluk korona? Beberapa waktu lalu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Wiku Adisasmito, mengatakan bahwa Covid-19 tidak akan menghentikan pelaksanaan Pilkada Serentak.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman. Katanya, tahapan Pilkada Serentak tetap berjalan. Lalu pertanyaannya, kalau 270 daerah itu sebagian berada pada zona merah, apakah Pilkada Serentak akan dipaksakan? Itulah dilema yang tengah dihadapi rakyat Indonesia. Apalagi sampai sekarang, sedikitnya 59 calon kepala daerah terinfeksi Covid-19.

Agaknya, pemerintah, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, perlu juga mendengarkan suara-suara yang berkembang di masyarakat. Jangan menggunakan kacamata kuda dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Ketua MPR, Bambang Soesanto, misalnya, mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan KPU tidak memaksakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, jika kasus Covid-19 terus meningkat. Sebab itu cukup riskan. Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama.

Demikian juga diungkapkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Dia mengusulkan pemungutan suara Pilkada 2020 diundur hingga Juni 2021. Usulan ini merujuk pada perkembangan wabah Covid-19 dan pemulihan sosial akibat wabah tersebut.

Komisi II DPR juga mengusulkan, jika kasus Covid-19 meningkat, sebaiknya Pilkada Serentak ditunda. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat bisa berkonsentrasi penuh mengatasi pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan penetapan darurat bencana oleh Presiden Joko Widodo.

Jadi, apakah KPU tetap ­akan memaksakan pemilihan serentak tersebut? Sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan waktu pandemi Covid-19 berakhir. Titi menambahkan, kita perlu solid dan totalitas dalam menangani pandemi. Harus dialokasikan waktu cukup antara penanganan pandemi dan waktu pelaksanaan pilkada.

Sebab, pelaksanaan pemilu tidak mungkin tidak ada kerumunan dan itu sumber utama penularan Covid-19. Apalagi, masyarakat Indonesia sama sekali tidak bisa berdisiplin. Mereka belum merasa harus peduli Covid-19 kalau belum terkena. Apa pun yang diminta, seperti untuk mengenakan masker dan berjaga jarak, tidak akan ditaati.

Sebab, mereka belum melihat mengenakan masker dan berjaga jarak sebagai kebutuhan. Kalaupun mereka mengenakan masker, lebih karena terpaksa, takut didenda. Mereka belum peduli pada kesehatan diri sendiri, apalagi orang lain.

Bisa dilihat contoh, pada pendaftaran calon peserta pilkada 4–6 September kemarin saja, KPU terbukti tidak mampu mengendalikan massa yang sama sekali tak jaga jarak. Boleh saja Ketua KPU, Arief, ngeles, hal itu di luar wewenangnya, tapi itu berbahaya karena menjadi lahan subur persebaran Covid-19.

Maka, KPU perlu memikirkan masak-masak dan memprediksi kondisi Covid-19 pada 9 Desember yang tinggal selangkah lagi. Dengan melihat tren terinfeksi korona yang terus meningkat, rasanya pada tanggal 9 Desember, Covid-19 belum akan mereka. Malahan, bisa jadi, kondisinya makin parah sampai tanggal tersebut.

Mumpung masih ada waktu sedikit, sebaiknya KPU segera mengambil langkah membicarakan kemungkinan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak dengan berbagai pihak yang terlihat seperti Bawaslu dan pemerintah daerah. Jangan sampai memaksakan pilkada, tetapi risiko kesehatan masyarakat dalam bahaya besar. ν

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment