Koran Jakarta | July 24 2017
No Comments
Kasus BLBI - Obligasi Rekap Sumber Jebolnya APBN

Jangan Diamkan Satu Obligor yang Paling Rugikan Negara

Jangan Diamkan Satu Obligor yang Paling Rugikan Negara

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Seorang obligor BLBI yang rugikan dan miskinkan bangsa malah dipelihara penguasa. Hampir 75 persen utang negara saat ini berasal dari beban utang BLBI.

 

JAKARTA – Negara diminta tidak terus mendiamkan atau “memelihara” obligor penunggak Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah menimbulkan kerugian negara terbesar dan memiskinkan satu bangsa.


Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera mengusut obligor pengemplang BLBI terbesar yang hingga kini belum tersentuh hukum.

Apalagi, ada seorang obligor kakap yang menerima utang BLBI terbesar dan penunggak terbesar pula, selama ini terkesan mendapat perlakuan khusus dari oknum pemerintah sehingga selalu aman dalam lingkaran penguasa.


Pegiat antikorupsi dari Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi, mengatakan bukti-bukti sudah akurat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dokumennya sudah pasti lengkap di Kementerian Keuangan, jadi KPK jangan hanya usut obligor BLBI kecil.


“Negara ini sudah mau bangkrut akibat anggaran jebol untuk membayar bunga obligasi rekap eks BLBI. Seharusnya, pemerintah dan KPK bekerja sama memburu obligor BLBI yang paling merugikan negara ini dan memiskinkan bangsa,” papar dia saat dihubungi, Kamis (1/6).


Edi menambahkan berdasarkan hasil audit BPK masih ada seorang obligor kakap BLBI yang belum melunasi kewajibannya.

“Namun, obligor yang dimaksud hingga kini malah bebas berusaha hingga menjadi salah satu orang terkaya Indonesia. Benar-benar tidak masuk akal, dia yang mengemplang BLBI tapi rakyat yang disuruh membayar. Anehnya lagi, dia malah makin kaya-raya,” ungkap dia.


Menurut Edi, seharusnya KPK mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang semakin kritis. “KPK bisa tanya kepada pemerintah kenapa utang BLBI dibayar dari pajak rakyat? Dari sinilah kemudian akan terungkap pihak-pihak yang terlibat dalam rekayasa anggaran,” ujar dia.


Seperti dikabarkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sulit untuk bisa melewati masalah keuangan negara tanpa segera menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI sekitar 70 triliun rupiah setiap tahun.

Sebab, bunga obligasi rekap yang juga dibayar dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) selama 19 tahun itu membuat hampir 75 persen utang negara berasal dari beban utang BLBI tersebut.


Konsep obligasi rekap pada 1998 sejatinya hanya menunda kehancuran, tapi masalah yang muncul malah makin lebih besar. Dulu utang RI masih sekitar 700 triliun rupiah sekarang hampir tembus 3.700 triliun rupiah. Jika ini didiamkan maka kerusakan keuangan negara akan semakin parah.


“Maka tidak ada pilihan bagi Presiden Jokowi selain stop bayar bunga obligasi rekap sehingga APBN kita bisa lebih sehat. APBN perlahan pulih dengan moratorium bayar bunga obligasi rekap dan bunga SBN yang diterbitkan untuk bayar bunganya,” kata Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, belum lama ini.


Apalagi, lanjut dia, Presiden pun telah memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memangkas pengeluaran APBN karena penerimaan negara dari pajak tidak memenuhi harapan.


Lebih Tegas


Sementara itu, ekonom Core, M Faisal, mengatakan pemerintah harus lebih tegas terhadap pengemplang BLBI. Bahkan, bila diperlukan jangan ragu-ragu menyita aset mereka. “Kalau tidak membayar, asetnya harus disita karena sejatinya para obligor itu memiliki aset yang memadai.

Pemerintah harus punya terobosan yang lebih berani. Menurut saya ini faktor political will saja,” kata dia.


Sedangkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan KPK berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk mengungkap kasus BLBI yang banyak merugikan negara itu.

“Salah satu upaya kami untuk mengungkap kasus BLBI adalah melalui pengungkapan dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI. Dan ini seperti puzzle yang rencananya akan kami rangkai agar dapat mengungkap semuanya,” jelas dia.


Febri menambahkan dalam kasus BLBI, pihaknya terlebih dahulu memproses keterangan beberapa saksi dan tersangka. Termasuk di dalamnya pelacakan keberadaan orang yang berkaitan, beserta aset yang terkait kasus ini, sebelum akhirnya memutuskan menggunakan pidana korporasi.


Sebelumnya, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, meminta KPK memprioritaskan pengungkapan kasus penyalahgunaan BLBI dengan kerugian negara terbesar. YK/SB/ahm/mza/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment