Jangan Ada Lagi Moratorium Penerimaan CPNS Guru | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 10 2019
No Comments
Pendidikan Nasional | Gaji Guru Honorer Minimal Sama dengan UMR

Jangan Ada Lagi Moratorium Penerimaan CPNS Guru

Jangan Ada Lagi Moratorium Penerimaan CPNS Guru

Foto : ISTIMEWA
Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Ef­fendy
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Ef­fendy, meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Ne­gara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar tidak ada lagi moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru karena akan berakibat pada ketidakmerataan guru. Persoalan guru yang ada saat ini karena adanya moratorium guru, padahal setiap tahun, jumlah guru yang pensiun di atas 40.000 guru.

Menurut Mendikbud, un­tuk membuat perencanaan kebutuhan guru sebenarnya cukup mudah. “Kami bahkan bisa membuat perencanaan kebutuhan hingga 10 tahun ke depan. Akan tetapi ketika ada moratorium, akibatnya guru yang pensiun tidak diganti,” kata dia dalam diskusi menge­nai kebijakan zonasi, di Jakarta, Selasa (13/8).

Karena itu, pihaknya me­minta agar tidak ada lagi mora­torium penerimaan CPNS guru, karena akan berdampak pada banyak hal. “Akhirnya, kepala sekolah angkat guru honorer dan ini bisa menjadi masalah baru lagi,” tambahnya.

Ia mengatakan dibanding mengangkat guru honorer, Mendikbud menyarankan le­bih baik memperpanjang masa pengabdian guru yang mau pensiun. Para guru yang mau pensiun dikontrak tiga hingga lima tahun ke depan.

Seperti diketahui, jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai 780.000-an. Padahal tahun sebelumnya jumlahnya hanya 734.000. “Saya minta ja­ngan lagi direkrut guru honorer di sekolah,” kata Muhadjir.

Ia menambahkan persoalan tidak meratanya jumlah dan kualitas guru, salah satunya akan diselesaikan melalui sis­tem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi, jumlah guru di masing-masing zonasi terdata mana yang lebih dan mana yang kurang. Kemudian akan dilaku­kan rotasi guru agar distribusi dan kualitas guru merata.

Gaji UMR

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud juga mengusulkan agar guru honorer yang belum berhasil menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS mau­pun pegawai pemerintah de­ngan perjanjian kerja (PPPK) untuk bisa digaji sesuai de­ngan upah minimum regional (UMR) melalui dana alokasi umum (DAU).

Ia menambahkan persoalan guru honorer harus bisa dise­lesaikan. Pada seleksi PPPK tahun sebelumnya, dari 90.000 guru honorer yang mengikuti seleksi, yang lulus hanya seki­tar 34.000 guru.

Awalnya pihaknya sudah menyampaikan pada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kon­disi yang ada. Namun, para guru yang kurang beruntung itu belum bisa diangkat ka­rena hasil ujiannya masih di bawah standar.

“Kemendikbud sudah usul­kan ke Bu Menkeu. Mudah-mudahan legalitasnya bisa dikeluarkan agar bisa menye­lesaikan masalah guru honorer K2 yang sangat dilematis ini,” tambah dia.

Muhadjir menjelaskan pe­merintah berkomitmen un­tuk menyelesaikan persoalan guru honorer. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah skema untuk mengatasinya yakni melalui rekrutmen CPNS bagi honorer yang memenuhi sya­rat, dan pengangkatan men­jadi PPPK yang diperuntukkan bagi guru honorer berusia di atas 35 tahun.

Dengan adanya usulan pe­ningkatan gaji guru honorer ter­sebut, dia berharap para guru honorer bisa mendapatkan upah yang layak. Jika dibanding­kan saat ini, gaji guru honorer jauh di bawah UMR. Bahkan ada yang gajinya 300.000 hingga 500.000 rupiah per bulan.

Sebelumnya, Menteri Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men­PAN-RB), Syafruddin, menga­takan penerimaan Calon Pe­gawai Negeri Sipil (CPNS) akan kembali digelar pada Oktober 2019. Setidaknya ada 100 ribu kursi yang disediakan peme­rintah untuk penerimaan CPNS kali ini. “Nanti bulan Oktober. 100 ribu untuk alokasi tahun ini,” katanya. ruf/Ant/E-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment