Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments

Jaminan Kesehatan Warga Indonesia

Jaminan Kesehatan Warga Indonesia

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

oleh afidah
aeni, amd. keb.


Kesehatan itu mahal. Bahkan lebih mahal dari rumah dan emas. Kesehatan itu segalanya dalam kehidupan. Maka, kesehatan adalah aset jangka panjang bagi manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi sosial dan fasilitas kesehatan di daerah masih belum memadai sehingga banyak orang yang belum mendapatkan kesehatan maksimal. Karena itu, nantinya pada masa pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk periode lima tahun ke depan perlu memperhatikan nasib kesehatan masyarakat Indonesia yang tak mampu.


Rencananya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo nantinya akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan di seluruh kelas dan kelompok pada 1 Januari 2020. Sementara itu, pada kelompok penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah menjadi 42.000 rupiah per bulan per jiwa. Yang kelas I dan II, mulai 2 Januari 2020 jadi 160 ribu rupiah dan 110 ribu. Kemudian kelas III menjadi 42.000 per bulan per jiwa. Sedangkan PBI pusat dan daerah diusulkan menjadi 42.000 dari 23.000 per bulan per jiwa.


Karena itu, dengan adanya kenaikan iuran BPJS tahun 2020 tentunya pemerintah harus terus menerus bertindak dan bekerja untuk memenuhi target universal health coverage (UHC) yakni memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh 265 juta penduduk lebih maksimal dan memadai. Dengan begitu, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah juga harus saling mendukung untuk mengentaskan persoalan kesehatan yang memang membutuhkan perhatian khusus. Mereka juga harus mendapatkan jaminan Kartu Indonesia Sehat.


Ada beberapa faktor yang harus dilakukanKementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah, di antaranya Kementerian Kesehatan dan Dinas kesehatan harus menambahkan sumber daya manusia di bidang tenaga kesehatan yakni dokter, perawat, bidan ke seluruh pelosok yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga medis. Dengan begitu, segala upaya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan berjalan maksimal. Ini menjadi tugas dan kewajiban negara dalam hal ini kementerian kesehatan dan Dinas kesehatan untuk mampu menjamin kesehatan bagi warga Indonesia.


Selain itu, infrastruktur di daerah perbatasan di luar Jawa juga harus dibenahi sehingga tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mudah dalam memberikan pelayanan kesehatan tanpa hambatan dan tantangan infrastruktur yang menghalanginya. Kemenkes harus mampu memberikan dan membangun infrastruktur kesehatan yakni fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas. Fasilitas kesehatan menjadi sangat penting sebagai alat bantu dalam upaya pemeriksaan, sehingga ketika kebutuhan fasilitas medis sudah terpenuhi dan lengkap, maka secara otomatis, pelayanan kesehatan akan memberikan kemudahan juga bagi tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan pasien yang sakit.


Maka tindakan medis dapat dilakukan dengan cepat. Dengan demikian akan banyak nyawa diselamatkan. Kemudian kementerian kesehatan juga harus menambahkan pembangunan gedung puskesmas-puskemas yang layak di beberapa daerah sehingga pasien dapat menjangkau dengan mudah dan cepat. Bagus, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga telah melaksanakan program pembangunan 124 Puskesmas perbatasan di seluruh titik terluar Indonesia.


Kementerian Kesehatan harus memberikan jaminan kesehatan yang tepat sasaran terutama bagi rakyat miskin yang belum mempunyai dana untuk berobat, di antaranya melalui program BPJS atau JKN KIS sehingga seluruh warga di pedalaman dan daerah daerah terluar juga harus dipastikan memiliki kartu Indonesia. Ini merupakan wujud dari mengimplementasikan Program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.


Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat bahwa penerima bantuan iuran (PBI) atau warga yang dianggap miskin mencapai 117 juta. Padahal berdasarkan Kementerian Sosial jumlah keluarga miskin 96,8 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa seluruh warga miskin sudah terjamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat JKN KIS. Pada kenyataanya masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan KIS. Karena itu, pemerintah pusat harus memperbaiki dan memperbarui data kesehatan bagi warga miskin yang tidak mampu berobat atau rakyat yang wajib menerima BPJS PBI dan KIS. Dengan begitu, pemberian pelayanan kesehatan itu dipastikaan dapat diterima bagi warga yang benar-benar tidak mampu, bukan justru sebaliknya yang kaya dan mampu menerima pelayanan kesehatan secara gratis.


Dengan demikian, perlu ada upaya meningkatkan kerja sama yang intensif dan saling mendukung antara pemerintah pusat yakni Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan untuk selalu memantau dan memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan pengobatan dan pemerikasaan kesehatan secara gratis. Jadi, program-program pemerintah di bidang kesehatan dapat terwujud secara komprehensif dan tepat sasaran bagi warga yang tidak mampu.


Penulis meminati isu
kesehatan

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment