Koran Jakarta | November 13 2018
No Comments
Pembangunan Mal

Izin Pembangunan Pondok Indah Mal 3 Disoal

Izin Pembangunan Pondok Indah Mal 3 Disoal

Foto : istimewa
Ruslan Amsyari
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Proyek pembangunan Pondok Indah Mal (PIM) 3 diduga melanggar perizinan yang ditentukan. Pasalnya, proyek itu mengerjakan terowongan yang menghubungkan PIM 2 ke PIM 3 tanpa memiliki izin gubernur.

“Itu kan jalan milik Pemda. Tapi di bawahnya ada pengerjaan terowongan penyeberangan dari PIM 2 ke PIM 3. Namun, pengerjaan terowongan itu diduga tanpa izin gubernur walaupun mereka sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk terowongan itu,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Ruslan Ansyari, di Jakarta, Kamis (8/11).

Menurutnya, masyarakat sekitar proyek, terutama masyarakat yang tinggal di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, merasa keberatan akan pembangunan terowongan itu. Selama ini, ungkapnya, pembangunan terowongan telah berjalan selama satu bulan.

“Masyarakat Pondok Pinang yang diwakili oleh LMK Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, mempertanyakan atas izin-izin pelaksanaan TPO tersebut. Mereka merasa terganggu karena ada proyek terowongan yang memotong Jalan Kartika Utama. Terkadang, dinas terkait melakukan rekayasa lalu lintas akibat adanya pembangunan itu. Ini yang mereka keluhkan,” katanya.

Politisi Partai Hanura itu menduga, pembangunan terowongan tersebut dilakukan tanpa memiliki analisa dampak lingkungan (AMDAL). Namun, dia mempertanyakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah memberikan IMB atas pembangunan terowongan yang menghubungkan PIM 2 dan PIM 3 tersebut.

“Seharusnya kan ada izin gubernur terlebih dahulu. Nanti kan dia memberikan disposisi, apa pembangunan itu diizinkan atau tidak sesuai dengan tingkat manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Nah ini, masyarakat juga tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan terowongan itu. Belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang rencana pekerjaan dan Amdalnya,” tegasnya.

Dia mengatakan, pengembang PIM 3 yakni PT MK seharusnya mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan aset atas jalan tersebut. Namun, pihaknya telah memastikan bahwa Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) tidak pernah memberikan rekomendasi apapun atas proyek tersebut.

“Ini berpotensi merugikan negara. Karena seharusnya pengembang itu bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan aset negara. Apa berupa kerjasama pemanfaatan aset dengan skema built on transfer (BOT) atau seperti apa. Ini kan nggak ada,” ungkapnya.  pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment