Koran Jakarta | October 19 2017
No Comments
Dugaan Penyuapan - Terdakwa Sugito Dinilai Terbukti Bersalah Melakukan Korupsi

Irjen Kemendes Dituntut 2 Tahun

Irjen Kemendes Dituntut 2 Tahun

Foto : ANTARA / Rosa Panggabean
sidang kasus penyuapan - Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Sugito (kanan) dan Pejabat Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo (kedua dari kanan) pada sidang tuntutan kasus suap pejabat BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/10).
A   A   A   Pengaturan Font

Dinilai terbukti korupsi, JPU KPK menuntut Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, dituntut 2 tahun.

JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa, Pem­bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Sugito, dituntut dua tahun pen­jara. Tuntutan ditambah denda 250 juta rupiah subsider enam bulan kurungan karena terbukti memberikan suap senilai 240 juta rupiah kepada audtior BPK agar Kemendes PDTT mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Supaya majelis hakim me­mutuskan, menyatakan, ter­dakwa Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hu­kum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Sugito berupa penjara selama dua tahun di­tambah denda 250 juta rupiah subsider enam bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum KPK, Ali Fikri, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/10).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU No 31 Ta­hun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat ke-1 KUHP. Pasal dakwaan yang sama dikenakan kepada bawahan Sugito yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jen­deral (Itjen) Kemendes PDTT, Jarto Budi Prabowo.

“Supaya majelis hakim me­mutuskan, menyatakan, terdak­wa Jarot Budi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan me­nurut hukum bersalah melaku­kan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa be­rupa penjara selama dua tahun ditambah denda 200 juta rupiah subsider enam bulan kurungan,” tambah jaksa Ali Fikri.

Berterus Terang

Keduanya dinilai mengaku berterus terang serta menyesali perbuatannya. Dalam perkara ini, Sugito bersama-sama de­ngan Jarot memberikan 240 juta rupiah secara bertahap kepada Auditor Utama Keuangan Nega­ra III BPK, Rochmadi Saptogiri, selaku penanggung jawab peme­riksaan laporan keuangan tahun anggaran 2016 Kemendes PDTT dan Wakil Penanggung Jawab merangkap Pelaksana Tugas Ke­pala Auditorat III B, Ali Sadli.

Pemberian suap diawali pe­meriksaan atas laporan keuang­an Kemendes PDTT tahun ang­garan 2016, mulai 23 Januari–17 April 2017, di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Su­lawesi Tengah, dan Nusa Teng­gara Barat.

Penanggung jawab atas pe­nyusunan Laporan Keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 adalah Sekjen, Anwar Sanu­si. Pelaksana penyusunan adalah Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Kabiro Keuangan dan BMN) Kemendes PDTT, Eka­tmawati. Opini BPK atas Kemen­des PDTT tahun anggaran 2015 adalah opini wajar dengan penge­cualian (WDP) sehingga Sugito menargetkan memperoleh opini WTP pada 2016.

Pada akhir April 2017, Sugito dan Anwar Sanusi bertemu de­ngan Ketua Sub-Tim 1 Pemer­iksa BPK, Choirul Anam yang menginformasikan bahwa Ke­mendes PDTT akan memper­oleh opini WTP dan menyaran­kan agar Rochmadi dan Ali Sadli diberi sejumlah uang dengan mengatakan “Itu Pak Ali dan Pak Rochmadi tolong atensinya” yaitu sekitar 250 juta rupiah.

Dalam rangka memenuhi pemberian 250 juta rupiah itu maka pada awal Mei 2017, Su­gito atas sepengetahuan Anwar Sanusi mengumpulkan para Ses­ditjen, Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN. Su­gito meminta adanya “atensi atau perhatian” dari seluruh unit kerja eselon I kepada tim pemeriksa BPK berupa pemberian uang de­ngan jumlah keseluruhan sebe­sar 200–300 juta rupiah.

Rapat menyepakati uang yang akan diberikan kepada Rochma­di dan Ali Sadli ditanggung oleh sembilan unit kerja eselon 1 de­ngan besaran uang sesuai ke­mampuan dari masing-masing unit. n mza/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment