Investasi “Human Capital” Dorong Pembangunan Berkualitas | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 21 2020
No Comments
Kinerja Ekonomi - Beban Utang dan Impor Hambat Kenaikan Daya Saing

Investasi “Human Capital” Dorong Pembangunan Berkualitas

Investasi “Human Capital” Dorong Pembangunan Berkualitas

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
>> Daya saing SDM tulang punggung kualitas pembangunan ekonomi.

>> Terobosan inovasi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan daya saing.

JAKARTA - Indonesia diharapkan fokus membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk meningkatkan daya saing nasional. Ini merupakan kunci untuk memenangi perdagangan bebas dan globalisasi dunia. Oleh karena itu, kebijakan meningkatkan anggaran untuk memperbaiki human capital atau modal manusia dinilai merupakan investasi paling efektif yang mesti dilakukan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif.

Ekonom Indef, Abra Talattov, mengatakan daya saing SDM pada akhirnya akan menjadi tulang punggung peningkatan kualitas pembangunan ekonomi. Artinya, untuk menggerakkan perekonomian nasional tidak cukup hanya memacu pembangunan fisik.

“Kalau kita memiliki masalah pada kualitas SDM, akan sulit untuk mengembangkan industri 4.0 yang disebut-sebut sebagai tren industri mendatang. Pada akhirnya pembangunan industri yang semakin modern, pasarnya justru diambil oleh tenaga kerja asing karena kita tidak siap,” ujar dia, di Jakarta, Minggu (13/1).

Berdasarkan indeks daya saing global 2018 yang dirilis World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing Indonesia memang naik dua peringkat menjadi urutan 45 dari 140 negara. Akan tetapi, peringkat itu masih tertinggal dengan negara ASEAN lain. Indonesia jauh tertinggal dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang masing-masing menduduki peringkat 2, peringkat 25, dan urutan 38.

Ranking daya saing Indonesia itu selaras dengan posisi Human Capital Index (HCI) atau Indeks Modal Manusia Indonesia yang berada di peringkat 87 dari 157 negara. Posisi RI itu lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (peringkat 1), Vietnam (48), Malaysia (55), dan Thailand (65). Peringkat Indonesia hanya lebih tinggi dari Kamboja (99).

Peringkat Indonesia pada dua indikator tersebut mengonfirmasi bahwa daya saing negara dalam perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi dunia, ditentukan oleh HCI yang berasal dari kemampuan masyarakat satu negara untuk menciptakan produk barang dan jasa yang bernilai tinggi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachma Hartanti, memaparkan ketika devisa dan utang negara lebih banyak dihabiskan pada anggaran belanja yang konsumtif, membayar utang di atas utang, dan menutupi impor konsumsi, maka dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat makin terbatas.

“Alokasi anggaran untuk pembangunan human capital, sektor pertanian dan industri sektor riil sebagai mesin pendapatan negara yang berkelanjutan, makin tidak memadai. Maka negara tersebut akan semakin jauh tertinggal dalam daya saing globalisasi ekonomi dunia,” tukas dia.

Rachma menambahkan seluruh beban birokrasi dan biaya program sosial negara akhirnya akan macet jika mesin produktivitas sektor riil dengan konten lokal tertinggi tidak dibangun secara intensif, agar perekonomian bisa bertumbuh dengan fundemental yang kuat dan berkelanjutan.

Akibatnya, guna menutup kekurangan anggaran negara, pemerintah akan semakin terjebak untuk menambah utang dan meningkatkan uang beredar. Kedua hal itu akan semakin melemahkan nilai tukar rupiah yang ujungnya akan memotong pendapatan per kapita riil masyarakat.

 

Masih Kurang

 

Secara terpisah, Rektor terpilih ITS, Ashari, menyatakan untuk meningkatkan daya saing, pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan pada banyak hal dalam dunia perguruan tinggi, seperti memperbanyak jumlah publikasi penelitian. “Namun, alokasi anggaran untuk pengembangan dan revitalisasi laboratorium dinilai masih kurang, padahal terobosan inovasi adalah salah satu ujung tombak dalam meningkatkan daya saing,” jelas dia.

Ashari mengungkapkan jumlah publikasi perguruan tinggi Indonesia memang melonjak, menyalip beberapa negara ASEAN, tapi masih ada yang harus dilakukan pemerintah, misalnya, mengalokasikan kembali dana untuk infrastruktur pendidikan karena beberapa tahun ini kosong, terutama perangkat laboratorium di universitas.

“Banyak laboratorium yang perlu dilengkapi atau dimodernisasi. Selain itu, perlu menyempurnakan regulasi-regulasi, kemudian SDM, baik dosen dan mahasiswa perlu kita upgrade untuk penyesuaian dengan zaman,” tutur dia. 

ahm/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment