Integritas Petugas “Adhoc” Pilkada Harus Dijaga | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 7 2020
No Comments
Pesta Demokrasi | Pemda Mesti Cairkan Anggaran Sesuai yang Disepakati dalam NPHD

Integritas Petugas “Adhoc” Pilkada Harus Dijaga

Integritas Petugas “Adhoc” Pilkada Harus Dijaga

Foto : ISTIMEWA
Muhammad, Plt Ketua DKPP
A   A   A   Pengaturan Font
Semua pihak harus bekerja sinergis dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 agar bisa berjalan lancar dan terpilih pimpinan daerah yang berintegritas.

 

BADUNG - Godaan suap kepada penyelenggara pemilu mesti diwaspadai. Godaan suap ini kerap menyasar petugas adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS). Untuk itu, integritas mereka harus dijaga. Rekrut mereka yang benar-benar tahan godaan.

“Yang rawan digoda saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) itu adalah petugas adhoc. Jaga betul integritas mereka,” kata Pelaksana Tugas Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad pada rakor bidang politik dan pemerintah umum tahun 2020 dan deteksi dini persiapan Pilkada serentak tahun 2020, di Badung, Bali, Kamis (27/2).

Menurut Muhammad, karena sifatnya sementara, acapkali para petugas Pilkada ini mudah tergoda. Mereka tidak bertugas jangka panjang maka ketika diimingi sesuatu yang nilainya melebihi honorariumnya sebagai petugas adhoc Pilkada, mereka langsung terima. Ini yang harus dijaga. Bagaimanapun, petugas adhoc ini adalah kaki tangan KPU dan Bawaslu.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan U m um (KPU), Arief Budiman mengungkapkan, saat ini Pilkada serentak sudah memasuki tahapan penyerahan dukungan untuk bakal calon perseorangan. Selanjutnya, akan diverifikasi administrasi dari persyaratan bakal calon independen. Jika lolos, dilanjutkan ke verifikasi faktual.

“Sekarang KPU melakukan proses untuk menyimpulkan siapa saja yang bisa ke tahap selanjutnya yakni yang akan lolos ke verifikasi administrasi lalu ke faktual,” kata Arief.

Jika nanti setelah diverifikasi faktual, bakal calon independen ini memenuhi syarat, kata Arief, mereka bisa mendaftar sebagai pasangan calon berbarengan dengan pendaftaran pasangan calon dari partai. Pendaftaran calon perseorangan dan dari partai akan dibuka pada Juni 2020.

Cairkan Anggaran

Arief menyinggung soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang memuat besaran anggaran Pilkada yang sudah disepakati dengan pemerintah daerah (Pemda). Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan Pemda mencairkan anggaran sesuai yang telah disepakati dalam NPHD.

“Anggaran yang sudah diajukan oleh 270 daerah yaitu 11,9 triliun rupiah, tetapi setelah pembahasan, yang bisa disepakati 9,9 triliun rupiah. Di beberapa daerah, ada Pemda yang merevisi atau mengubah kesepakatan dalam NPHD. Contohnya, di Kabupaten Karangasem. Harusnya revisi NPHD yang telah dibuat ini tidak terjadi, tapi kenyataannya masih ada daerah yang melakukan pembahasan. Inilah yang nanti kami cari solusinya difasilitasi Kemendagri,” kata Arief.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menegaskan pemerintah mendukung penuh kerja penyelenggara pemilu dalam menggelar Pilkada. Dengan dukungan ini, diharapkan semua tahapan pemilihan bisa dilakukan dengan lancar.

Intinya, dari sejak pertama pemilihan serentak digelar, pemerintah, khususnya Kemendagri selalu solid mendukung kerja penyelenggara pemilu. “Kami hendak menyampaikan kepada penyelenggara, betapa pemerintah pusat solid mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” ujar Bahtiar.

Pilkada di 270 daerah tahun ini, lanjut Bahtiar, merupakan pemilihan kepala daerah serentak yang keempat. Pesta demokrasi di daerah sebelumnya berjalan sukses. Tentu, harapannya, pemilihan kepala daerah tahun ini juga berjalan sukses, aman, damai, demokratis serta secara kualitas makin baik. ags/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment