Koran Jakarta | July 17 2018
No Comments
Regulasi Jalan Berbayar l Badan Pengatur dan Usaha Diminta Lebih Intensif Sosialisasi

Integrasi Transaksi Tarif Tol Ditunda

Integrasi Transaksi Tarif Tol Ditunda

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Integrasi transaksi tarif tol Jakarta Lingkar Luar harus didasari pada peningkatan efisiensi waktu tempuh, tarif yang lebih murah, mengurangi beban jalan arteri serta kualitas layanan yang lebih baik.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk yang kedua kalinya menunda kebijakan integrasi tarif tol pada jalan tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR). Penundaan tersebut diberlakukan hingga sosialisasi kepada masyarakat sudah memadai. Seperti diketahui, rencana integrasi tarif tol JORR itu akan diberlakukan pada 13 Juni lalu, namun diundur hingga 20 Juni 2018 atau hari ini.

Pemberlakukan untuk hari ini pun ditunda hingga waktu yang belum ditetapkan. “PUPR memberikan kesempatan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait untuk dapat melakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, di Jakarta, pada Selasa (19/6).

Dia menjelaskan, penerapan integrasi sistem transaksi ini yang semula akan diberlakukan mulai hari Rabu, 20 Juni 2018 pukul 00.00 WIB dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan di jalan tol JORR sehingga dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai persyaratan dalam pengoperasian jalan tol.

Kualitas layanan jalan tol melalui integrasi sistem paparnya untuk meningkatnya efisiensi waktu tempuh karena transaksi hanya dilakukan sekali. Sebelumnya pengguna ruas tol JORR melakukan 2–3 kali transaksi untuk perjalanan lintas-seksi/ruas, mengingat tol JORR dikelola oleh Operator (BUJT) yang berbeda-beda sehingga masing-masing ruas tol memiliki gerbang pembayaran.

Dengan adanya integrasi sistem transaksi, maka lima gerbang tol akan dihilangkan yaitu Gerbang Tol (GT) Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol diharapkan akan berkurang. Transaksi hanya akan dilakukan satu kali pada gerbang tol masuk atau on ramp payment.

Tujuan lainnya ialah integrasi sistem akan menurunkan tarif tol JORR untuk kendaraan angkutan logistik golongan II, III, IV dan V sehingga dapat mendukung pembentukan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan kompetitif. Penyesuaian tarif tol diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelaku logistik dan mendorong truk/kontainer untuk memanfaatkan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalan arteri.

Dengan demikian, antrean lalu lintas di jalan arteri yang padat seperti pada kawasan Tanjung Priok bisa berkurang. “Melalui penyederhanaan sistem transaksi, akan berlaku sistem terbuka dengan pemberlakuan tarif tunggal, yang mana pengguna tol sesuai golongan kendaraannya akan membayar besaran tarif tol yang sama, tanpa memperhitungkan jauh dekatnya jarak tempuh,” kata Endra.

Tarif Baru

Tarif baru tambah Endra akan berlaku untuk 4 ruas dan 9 seksi tol JORR dengan panjang keseluruhan 76,43 km yang terdiri dari Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki dasar kalkulasi kuat. Pemberlakuan integrasi tarif tidak tepat dilakukan mengingat daya beli masyarakat yang masih melemah. Di sisi lain pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) cukup tinggi. ers/E-9

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment