INSA Mesti Merebut Pasar Pelayaran Nasional | Koran Jakarta
Koran Jakarta | March 29 2020
No Comments
Transportasi Laut

INSA Mesti Merebut Pasar Pelayaran Nasional

INSA Mesti Merebut Pasar Pelayaran Nasional

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA -Pemerintah mendorong pelaku usaha pelayaran nasional yang tergabung didalam wadah National Shipowners Association (INSA) mampu merebut kembali pasar dalam negeri sendiri yang sekarang banyak dikauasai jasa pelayaran asing. Hal ini ditekankan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya pada Rapat Umum Indonesian (RUA) National Shipowners Association (INSA) ke XVII, yang dilaksanakan di Jakarta pada Senin (9/12).

“Hal ini seharusnya menjadi pemicu bagi anggota INSA untuk membuktikan eksistensi dan kemampuannya menjawab keraguan internasional atas kemampuan pelayaran nasional,” kata Menhub, di Jakarta, kemarin.

Seperti yang diketahui, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan ekspor batubara dan CPO per 1 Mei 2020 diangkut dengan kapal yang dikuasai oleh pelayaran nasional. Hal ini banyak sekali mendapatkan penolakan dari dunia internasional, karena dianggap pelayaran nasional belum mampu mengakomodir pangsa pengangkutan ekspor batubara.

Karena itu, Budi Karya Sumadi, meminta agar anggota INSA dapat menjawab tantangan dan keraguan dunia internasional itu atas Peraturan Kementerian Perdagangan tersebut dengan segera membuka diri untuk berkolaborasi dengan pelayaran asing khususnya untuk transportasi batubara dan CPO.

“Para anggota INSA tidak hanya dapat menjawab tantangan itu, namun harus memberikan masukan bagi dunia maritim nasional guna mendukung penguatan daya saing pelayaran nasional untuk tujuan akhir meningkatkan perekonomoian nasional, kedaulatan NKRI menuju Indonesia maju,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana RUA Carmelita Hartoto menyatakan, siap menjawab tantangan itu dengan mengandeng Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta Kementerian Perhubungan. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya menjawab tantangan dunia internasional namun untuk memajukan sektor maritim nasional.

“Penerapan asas cabotage di Indonesia telah terbukti mendorong pertumbuhan armada kapal nasional sebesar 323 persen, dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 25.559 unit kapal di tahun 2018,” katanya.

Daftar Negatif Investasi

Carmelita menuturkan, untuk menciptakan ekosistim ekonomi maritim yang positif, seperti sektor Galangan Kapal, Asuransi, Perbankan dan yang juga penting berhasil menyerap jutaan tenaga kerja dan pelaut Indonesia, maka pihaknya memohon agar Industri Pelayaran nasional berada dalam DNI (Daftar Negative Investasi).

“Industri Pelayaran Nasional tidak memerlukan investasi asing, karena sudah berhasil membangun armada Nasional sendiri,” katanya. mza/E-12

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment