Koran Jakarta | May 19 2019
No Comments
Strategi Pembangunan - Menilai Ekonomi Salah Arah, Prabowo Salahkan Para Presiden sebelum Jokowi

Infrastruktur dan Dana Desa Kunci Pemerataan Ekonomi

Infrastruktur dan Dana Desa Kunci Pemerataan Ekonomi

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
>> Pembangunan infrastruktur di luar Jawa akan memunculkan titik-titik ekonomi baru.

>> Konektivitas memicu pertumbuhan karena ada arus pergerakan barang dan orang.



JAKARTA - Strategi pembangunan semestinya tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tapi juga harus mampu mewujudkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat kalangan bawah di seluruh wilayah Tanah Air. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal yang tidak hanya fokus di Jawa (Jawa sentris) dan pengucuran Dana Desa dinilai akan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Ekonom senior UGM, Fahmy Radhi, menilai pembangunan infrastruktur di luar Jawa adalah langkah tepat mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Sebab, infrastruktur menciptakan konektivitas ekonomi sehingga membuka isolasi, yang pada gilirannya memberi kemudahan daerah untuk tumbuh sama dengan di Jawa.

Konektivitas pasti memicu pertumbuhan karena ada arus pergerakan barang dan orang. “Hanya yang perlu lebih kerja keras lagi adalah bagaimana meningkatkan produktivitas daerah sehingga pertumbuhan tidak tergantung hanya pada putaran konsumsi baru, namun juga produksi barang-barang setempat untuk dibawa ke luar daerah,” papar dia, ketika dihubungi, Minggu (14/4).

Menurut Fahmy, ketimpangan ekonomi antarwilayah antara Jawa dan luar Jawa hanya bisa diatasi oleh infrastruktur, baik jalan raya, bandara, pelabuhan, dan juga infratruktur produksi seperti pasokan listrik, bendungan air untuk pertanian, dan infrastruktur penting lain terkait produksi sesuai sumberdaya setempat.

Dia menambahkan perlu pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan tersebut. “Pemda harus inisiatif untuk meningkatkan produktivitas daerahnya. Infrastruktur yang sudah dibikin pemerintah pusat segera disambut dengan insiatif daerah, bottom up terjadi dan akan sesuai dengan karakter masing- masing daerah,” papar Fahmy.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dan Dana Desa yang disalurkan ke 74.900 desa di Tanah Air merupakan kunci pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. “Dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa itu akan muncul titik ekonomi baru.

Itu salah satu untuk pemerataan dan kita juga punya Dana Desa. Kita telah mentransfer sampai 2019 ini 257 triliun rupiah dana ke 74.900 desa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote dan ini untuk pemerataan,” kata Jokowi saat menyampaikan visi-misi dalam debat putaran kelima Pilpres 2019 di Jakarta, Sabtu (13/4).

Debat itu diikuti pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin, serta pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur akan ikut mengembangkan kawasan industri.

“Tapi kita perlu tahapan besar. Tahapan pertama pembangunan infrastruktur, tahapan kedua pembangunan SDM (sumber daya manusia), ketiga reformasi struktural, keempat urusan teknologi,” papar dia. Ekonom senior, Faisal Basri, juga mengungkapkan hal senada. Dia menegaskan ketersediaan infrastruktur mutlak perlu.

Kian baik infrastruktur yang dimiliki suatu perekonomian, kian berdaya saing dan semakin menarik perekonomian itu sebagai lahan investasi. “Semakin banyak investasi tersedia, bertambah maju perekonomian tersebut. Ini adalah aksioma pembangunan ekonomi,” tukas Faisal, seperti dikutip dari blog pribadinya.

 

Kesalahan Besar

 

Sementara itu, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, menilai kegagalan perekonomian saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab capres petahana Joko Widodo. “Saya tidak menyalahkan Bapak (Jokowi). Ini kesalahan besar presidenpresiden sebelum Bapak. Kita harus bertanggung jawab,” ujar Prabowo, dalam debat tersebut.

Menurut dia, perekonomian Indonesia saat ini keluar dari jalur. Ia menilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia semestinya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal itu, lanjut dia, belum terlihat saat ini. Ia menilai perekonomian Indonesia saat ini justru menguntungkan pihak asing.

“Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Ini masalah kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi, kita harus berani mengoreksi diri. Kita salah arah. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok yang dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan,” lanjut Prabowo. 

 

YK/SB/tgh/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment