Koran Jakarta | May 21 2019
No Comments
Strategi Pembangunan - Defisit Transaksi Berjalan Beban Klasik yang Tak Tertangani

Industri Substitusi Impor dan Ekspor Perlu Insentif Besar

Industri Substitusi Impor dan Ekspor Perlu Insentif Besar

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

>> Jangan sampai investor berpaling ke negara lain karena izin di Indonesia berbelit-belit.

>> Pengendalian impor untuk perbaiki neraca perdagangan mempunyai keterbatasan.

JAKARTA - Pemerintah diharapkan memberikan insentif yang memadai un­tuk memacu industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan substitusi im­por. Sebab melalui kedua jenis industri itu, masalah struktural ekonomi Indo­nesia, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), bisa dibenahi.

Tanpa perbaikan dua defisit tersebut, Indonesia bakal sulit mencetak pertum­buhan ekonomi tinggi dan naik kelas menjadi negara berpendapatan mene­ngah ke atas atau upper-middle income country.

Ekonom Universitas Atmajaya Yog­yakarta, Aloysius Gunadi Brata, menge­mukakan tren perlambatan ekonomi global, dipicu oleh pelemahan Tiong­kok, mesti dijadikan momentum bagi Indonesia untuk membenahi masalah struktural perekonomian.

“Tidak ada jalan lain untuk meng­antisipasi perlambatan tersebut, kecuali mengoptimalkan ekonomi dalam negeri dengan memacu produksi dalam negeri baik untuk konsumsi sendiri maupun ekspor,” ujar Gunadi Brata, ketika di­hubungi, Rabu (13/3).

Menurut Gunadi, yang semestinya dipahami adalah kondisi perekonomian hari ini tidak terlepas dari fenomena Dutch Disease di era sebelumnya, yak­ni terlena booming komoditas hingga mengabaikan restrukturisasi dan reori­entasi bisnis.

Oleh karena itu, lanjut dia, peme­rintah perlu serius memacu pengem­bangan manufaktur sehingga bisa menopang industri substitusi impor maupun ekspor.

“Dan insentif besar-besaran harus di­berikan pada industri yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Inilah jalan untuk memperbaiki defisit dagang dan transaksi berjalan,” tukas Gunadi.

Terkait dengan insentif investasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mene­kankan dirinya tidak menginginkan in­vestor berpaling ke negara lain, seperti Vietnam, lantaran proses izin investasi di Indonesia yang berbelit. Jokowi me­nilai Vietnam merupakan salah satu negara yang cukup atraktif dalam mem­permudah investor, antara lain dengan menggratiskan penggunaan lahan.

Oleh karena itu, Presiden ingin men­coba cara tersebut di Indonesia. Jokowi meminta kepala daerah berani meng­gratiskan lahan kepada investor, asalkan membangun industri berorientasi eks­por atau substitusi impor.

“Kami siapkan lahan, biar investor datang enggak usah beli, enggak usah sewa lahan, sudah langsung dirikan. Si­lakan, asalkan orientasinya ekspor atau barang substitusi impor,” papar dia, Se­lasa (12/3).

Presiden Jokowi menjelaskan ke­mudahan izin bagi investor bertujuan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, menurut dia, hanya ada dua cara menggenjot pertumbuhan eko­nomi, yakni meningkatkan investasi dan ekspor.

“Defisit neraca perdagangan, defi­sit transaksi berjalan, membebani kita berpuluh-puluh tahun tak diselesaikan, padahal kuncinya di investasi dan eks­por,” ungkap Jokowi.

Andalkan Komoditas

Menyinggung kinerja ekspor, Guru Besar FEB-UI, Ari Kuncoro, memaparkan defisit perdagangan Januari 2019 sebe­sar 1,16 miliar dollar AS disebabkan oleh penurunan ekspor lebih besar dari pe­nurunan impor. Harga ekspor rata-rata turun sejak Juni 2017, namun volume masih pada rata-ratanya. Penurunan harga pada saat volume tidak berubah menyebabkan nilai ekspor terus turun. Ini suatu fenomena bagi negara yang mengandalkan komoditas untuk ekspor.

“Sementara itu, impor turun pada semua kelompok, yakni konsumsi, ba­han baku/penolong dan barang modal. Penurunan terbesar terjadi pada ke­lompok barang-barang konsumsi. Pe­ngendalian impor untuk memperbaiki neraca perdagangan mempunyai keter­batasan. Sebab, untuk mengekspor ter­utama manufaktur membutuhkan im­por barang untuk industri, baik bahan baku/penolong maupun barang modal,” papar Ari, belum lama ini.

Menurut dia, data Survei Industri Menengah dan Besar dari Badan Pu­sat Statistik (BPS) menunjukkan, bagi perusahaan manufaktur, mengekspor bukan pekerjaan mudah. Pada 1991, se­kitar 15 persen dari perusahaan di sek­tor manufaktur mengekspor. Pada 1996, menjadi 19 persen atau tertinggi pada periode 1991–2015.

Pada 2010, perusahaan yang mengeks­por hanya 13,2 persen dari jumlah per­usahaan yang ada. YK/SB/ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment