Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Hubungan Bilateral

Indonesia-Singapura Capai Kemajuan Negosiasi Ruang Udara

Indonesia-Singapura Capai Kemajuan Negosiasi Ruang Udara

Foto : FELINE LIM/AFP
MEMPERKUAT KERJA SAMA I Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyampaikan hasil pertemuan di Singapura, Selasa (8/10). Indonesia dan Singapura kembali berkomitmen untuk memperkuat kerja sama keuangan antara bank sentral serta sejumlah bidang strategis.
A   A   A   Pengaturan Font

SINGAPURA – Indonesia dan Singapura telah menca­pai kemajuan dalam negosiasi kendali ruang udara atau flight information region (FIR).

“Kerangka negosiasi FIR agreement sudah ditandata­ngani pada 12 September dan 7 Oktober 2019, tim teknis su­dah bertemu, tim Indonesia sudah menyampaikan kepada pihak Singapura soal proposal Indonesia dan Presiden Jokowi minta tim teknis diintensifkan,” kata Menteri Luar Negeri, Ret­no P Marsudi, di Singapura, Se­lasa (8/10).

Menlu Retno menyampai­kan hal tersebut usai mengha­diri leader’s meeting, di Istana Singapura. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong bertemu dalam Leader’s Retreat yang berlangsung se­tiap tahun sejak 2017 untuk membicarakan sejumlah bi­dang strategis kedua negara.

FIR yang dibicarakan terkait ruang udara yang mencakup wilayah teritorial RI dan Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah Kepulauan Riau. Pengambil­alihan kendali ruang udara di Kepulauan Riau itu sebenarnya sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khu­susnya Pasal 458. UU tersebut memberi batas waktu hingga 2024. Presiden Joko Widodo sendiri melalui Instruksi Pre­siden tertanggal 18 September 2015 meminta agar pengambil­alihan dilakukan lebih cepat, yaitu pada 2019.

“Intinya adalah progres itu ada, dari barang yang sama sekali tidak ada yang pegang pada 2009 sejak UU Pener­bangan agar bisa diambil alih pada 2024, tapi pergerakan­nya tidak begitu banyak sam­pai 2015, Presiden betul-betul memberikan instruksi agar proses pengambilalihan itu dapat dimulai. Sejak itu, se­mua persiapan dilakukan baik teknis dalam konteks pemu­takhiran peralatan dan sumber daya manusia,” tambah Retno.

Modernisasi Peralatan

Dalam konvensi Internatio­nal Civil Aviation Organization (ICAO) di Dublin, Irlandia, pada 1946, Singapura masih dikuasai Inggris, sementara In­donesia baru merdeka.

Inggris dianggap mumpuni secara peralatan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Singapura dan Malaysia mengelola FIR di wilayah Ke­pulauan Riau. Singapura me­megang kendali sektor A dan C, Malaysia mengendalikan sektor B.

Tahun 1993, Indonesia mencoba mengambil kembali FIR pada pertemuan ICAO di Bangkok. Upaya ini gagal. Indo­nesia dianggap belum memi­liki peralatan dan infrastruktur yang memadai untuk mengen­dalikan FIR Kepri. Akibatnya, seluruh penerbangan di wi­layah Kepri harus menunggu izin dari otoritas Singapura ter­masuk pesawat TNI AU.

“Teknis peralatan seperti tower dimodernisasi, operator sumber daya manusianya kita lakukan dan sejak itu pembi­caraan-pembicaraan teknis di­lakukan. Saat kita bicara ruang udara ini, ada juga bagian yang pada saat itu dikelola Malaysia, dari Singapura diturunkan ke Malaysia, ini biasa dilakukan,” jelas Retno.

Ia pun mengaku sudah ber­negosiasi dengan Malaysia dan Singapura agar dapat menyele­saikan persoalan tersebut dan menangkap maksud baik ke­dua negara.

Retno juga membantah ma­salah FIR adalah mengenai per­soalan kedaulatan. “Ini masalah teknis. Kedaulatan kita di ruang udara di atas laut dan kepulauan adalah milik kita, di aturan UN­CLOS (United Nations Conven­tion on the Law of the Sea) jelas tidak bisa dibantah lagi,” ujar Retno. Ant/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment