Indonesia Pilih AIIB untuk Pendanaan Ibu Kota Baru

JAKARTA – Indonesia lebih memilih Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) untuk mendanai pembangunan ibu kota baru senilai 466 triliun rupiah atau sekitar 31 miliar dollar AS.

“Bank itu menawarkan opsi yang lebih fleksibel dalam memberikan pin­jaman, seperti mendanai kemitraan publik-swasta, dibandingkan dengan Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia yang berbasis di Manila. Jika kami menggunakan multilateral gaya lama, kami tidak dapat mencapai target kami untuk memulai relokasi ke ibu kota baru pada tahun 2024,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Men­teri PPN/Kepala Bappenas, Kennedy Simanjuntak, seperti dikutip Financial Times edisi Senin (2/12).

Selain itu, Kennedy mengatakan bahwa ukuran AIIB yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan lembaga multilateral yang lebih mapan, mem­buatnya lebih lincah dan terbuka dalam hal struktur pendanaan yang inovatif.

AIIB yang didirikan atas inisiatif Tiongkok sempat ditentang Amerika Serikat karena khawatir akan me­nyaingi Bank Dunia. AIIB baru mulai beroperasi pada 2016 dan saat ini te­lah menyalurkan pendanaan hingga 8,53 miliar dollar AS dengan 46 pro­yek yang telah disetujui. Beberapa tema prioritas yang menjadi kriteria dari pendanaan AIIB merupakan in­frastruktur yang berkelanjutan, men­dukung konektivitas antarnegara, juga memobilisasi modal swasta.

AIIB telah menyatakan siap mem­bantu rencana Indonesia pemindah­an ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Berdasarkan de­sain awal, pembiayaan megaproyek itu diharapkan berasal dari kas nega­ra dan keterlibatan sektor swasta.

“Jika mereka ingin kita terlibat da­lam pengembangan modal baru, saya sangat senang melakukannya,” kata Presiden AIIB, Jin Liqun, dalam sebu­ah wawancara, Selasa pekan lalu.

Jin menyampaikan tawaran yang sama kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kesem­patan tersebut, sembari memper­ingatkan pemerintah agar menghin­dari membangun kota lain seperti Jakarta, yang terlalu padat dan rawan banjir karena terlalu banyak meng­eksploitasi air tanah.

Sri Mulyani menyambut tawaran itu, dengan mengatakan pemerin­tah membutuhkan waktu untuk mengajukan pinjaman karena masih menunggu hasil studi kelayakan oleh McKinsey & Company.

“Mendapat pendanaan dari bank pembangunan multinasional ada­lah baik, dalam hal tidak hanya pen­danaan, tetapi juga memperkenalkan prinsip-prinsip yang baik,” katanya pada wartawan.

Pemerintah menargetkan memu­lai pembangunan ibu kota baru pada 2021 dan 1,5 juta pegawai negeri di­harapkan mulai pindah ke lokasi itu pada 2024.

AIIB juga mempertimbangkan un­tuk membiayai proyek satelit di Indo­nesia untuk meningkatkan kecepatan internet bagi sekitar 45 juta orang di daerah terpencil, di mana infrastruktur kabel serat optik masih menjadi sesu­atu yang terlalu mahal. FT/SB/AR-2