Koran Jakarta | July 20 2019
No Comments
Lingkungan Hidup - ASEAN Diminta Larang Impor Sampah Plastik

Indonesia Angkat Isu Sampah Laut di KTT Asean

Indonesia Angkat Isu Sampah Laut di KTT Asean

Foto : ANTARA/ANDARU
SAMPAH PLASTIK - Petugas memeriksa sampah plastik yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) saat melakukan pemeriksaan lanjutan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/6). Tim gabungan Kemenko Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Batam melanjutkan pemeriksaan terhadap 28 kontainer sampah plastik dan 18 kontainer yang diduga terkontaminasi limbah B3.
A   A   A   Pengaturan Font
Selain disampaikan dalam bentuk pidato oleh Jokowi, isu sampah plastik ini juga nantinya akan disampaikan dalam bentuk dokumen resmi.

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akan mengangkat isu sampah laut termasuk sampah plastik saat menghadiri Kon­ferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of Southeast Asian Nations (Asean) ke-34 yang di­gelar di Thailand pada 20–23 Juni mendatang. Jokowi meni­lai isu mengenai sampah laut ini penting untuk diangkat dan menjadi perhatian kawasan.

“Berkaitan dengan combat­ing marine debris, yang berkai­tan dengan sampah laut, ini juga menjadi isu yang perlu kita ang­kat,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas per­siapan kunker ke KTT Asean dan KTT G20, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6).

Hadir dalam rapat itu se­jumlah menteri terkait, di an­taranya Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ke­pala Staf Kepresidenan Moel­doko Moeldoko, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, mengungkapkan alasan kenapa Presiden Jokowi me­milih isu sampah laut tersebut untuk disampaikan di hadapan kepala negara tetangga di Asia Tenggara.

“Ya, karena kita melihat kita negara yang lautnya besar, dan itu juga sampah plastik kita merasakan dampaknya seka­rang,” kata Fachir usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepreside­nan, Jakarta, Rabu.

Menurut Fachir, selain disampaikan dalam bentuk pi­dato oleh Jokowi, isu sampah plastik ini juga nantinya akan disampaikan dalam bentuk do­kumen resmi. “Itu nanti dalam bentuk dokumen intinya juga kesepakatan agar negara-neg­ara Asean memiliki sikap yang sama, kerja sama untuk memitigasi sampah plastik,” kata dia.

Menurut dia, dokumen tersebut fokus pada mitigasi atau pencegahan agar sampah plas­tik tak mencemari lingkungan. Jadi bukan langkah mengirim balik sampah laut ke negara asal. “Kita hanya lebih fokusnya bagaimana memitigasi tatanan makin banyaknya sampah plastik di laut,” kata dia.

Dukungan LSM

Isu sampah laut dan sam­pah plastik yang akan di­angkat oleh Presiden Jokowi di KTT Asean ke-34 itu juga mendapat perhatian dari or­ganisasi lingkungan hidup. Berbagai kelompok lingkungan mendorong negara-negara Asia Tenggara melarang impor sampah dari negara-negara maju untuk membantu mengatasi krisis polusi.

Seruan itu muncul saat para pemimpin Asean bersiap ber­temu di Bangkok, mulai hari ini. Asia Tenggara mengalami peningkatan impor sampah plastik dan elektronik dari negara-negara maju setelah Tiongkok sebagai pendaur ulang terbesar di dunia melarang impor sampah plastik itu. Kebijakan Tiongkok itu mem­buat jutaan ton sampah dialih­kan ke negara-negara lain.

“Greenpeace Asia Tenggara mendorong para pemimpin Asean mengangkat isu ini dalam agenda selama Kon­ferensi Tingkat Tinggi (KTT) mereka tahun ini dan mem­buat deklarasi bersama un­tuk mengatasi krisis sampah plastik kawasan. Deklarasikan larangan segera untuk semua impor sampah plastik,” ungkap pernyataan Greenpeace.

Beberapa negara di Asia Tenggara dalam beberapa bu­lan terakhir telah mengambil langkah untuk menghentikan aliran sampah plastik dari luar negeri. Indonesia baru saja menolak impor sampah dari Kanada, setelah langkah seru­pa oleh Malaysia dan Filipina. Thailand tidak melarang impor sampah plastik, tapi bertujuan menghentikannya pada 2020. Bangkok menerapkan larangan sebagian sampah elektronik. Ant/AFP/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment