Koran Jakarta | February 22 2017
No Comments
Peringkat Bisnis

Indikator Kemudahan Berusaha Diperbaiki

Indikator Kemudahan Berusaha Diperbaiki

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pemerintah menetapkan tiga fokus utama untuk memperbaiki indikator bisnis dan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, yaitu melalui sosialisasi, perubahan bertahap, dan pembenahan fundamental.

“Kita bagi fokus kepada tiga aspek,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, seusai mengikuti rapat koordinasi membahas peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) di Jakarta, Kamis (16/2).

Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, itu dilakukan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia versi Bank Dunia yang saat ini berada di posisi 91 dari 190 negara.

Dalam laporan survei kemudahan berusaha Bank Dunia yang dipublikasikan pada Oktober 2016, Indonesia mengalami perbaikan dari sebelumnya posisi 106 menjadi 91, atau mengalami kenaikan sebanyak 15 peringkat.

Ia menjelaskan proses sosialisasi terkait kebijakan pemerintah di sektor investasi akan dilaksanakan kepada para pebisnis, karena Bank Dunia kembali melakukan survei kemudahan berusaha pada Maret 2017.

“Sosialisasi kita tahun lalu telat, banyak perbaikan tapi tidak sempat kita sosialisasikan kepada responden. Padahal, banyak aspek yang sudah ada perubahan seperti penyambungan listrik dan pembuatan izin perusahaan,” kata Lembong.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah akan melakukan perubahan secara bertahap atas 10 indikator kemudahan berusaha yang menjadi basis penilaian survei kemudahan berusaha Bank Dunia. “Kita melakukan perubahan yang bersifat incremental. Semoga dari masing-masing sepuluh komponen indeks ada perbaikan,” ujar dia.

Terakhir, kata Lembong, pembenahan fundamental akan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang selama ini dinilai masih menghambat iklim investasi, karena prosedur perizinan yang dianggap terlalu lama dan menyulitkan para pebisnis.

“Perubahan fundamental ini yang paling berat, karena mungkin akan memerlukan upaya multi tahun, termasuk di perundang-undangan,” jelas dia.

 

Ant/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment