Koran Jakarta | May 27 2018
No Comments
Kebijakan Pangan - Evaluasi Kinerja Kementerian Terkait Pangan

Impor Beras Jauhkan RI dari Kedaulatan Pangan

Impor Beras Jauhkan RI dari Kedaulatan Pangan

Foto : ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN
A   A   A   Pengaturan Font
Impor beras mengindikasikan data kementerian soal surplus pangan tidak akurat. Pemerintah mesti segera membentuk Badan Pangan sesuai amanat UU Pangan.

JAKARTA - Keputusan pemerintah mengimpor beras di tengah klaim surplus beras mengindikasikan masih terjadinya ketidaksinkronan data antarkementerian. Selain itu, kebijakan impor pangan tersebut dinilai bakal merugikan petani dan makin menjauhkan Indonesia dari cita-cita kedaulatan pangan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menilai keputusan impor beras itu menunjukkan pemerintah belum berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu, Presiden sudah sepantasnya segera mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga terkait yang tidak berhasil mewujudkan kedaulatan pangan.

“Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan. Nah, sekarang ini kita impor 500 ribu ton beras, berarti kan gagal swasembada,” kata Henry, di Jakarta, Jumat (12/1). Hal itu, lanjut dia, juga menunjukkan bahwa kementerian terkait pangan gagal mewujudkan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kementerian seharusnya dipimpin oleh menteri yang sanggup menjalankan semangat kedaulatan pangan seperti yang tercantum dalam Nawacita,” tukas dia. Menurut Henry, kenaikan harga beras kali ini merugikan petani dan konsumen sekaligus. “Petani padi selain sebagai produsen sekaligus juga konsumen yang harus membeli beras dengan harga yang tinggi,” ungkap dia.

Dia menilai dengan keputusan pemerintah mengimpor beras maka akan sangat merugikan petani karena membuat mereka tidak memiliki patokan untuk berproduksi maupun dalam harga. “Harusnya pemerintah Indonesia punya kebijakan yang ajek, yang permanen. Impor beras ini berpotensi langgar UU No 18/2012 tentang Pangan.

Ini juga menunjukkan data Kementan, yang katanya surplus beras, tidak benar karena data produksi beras bukan dari BPS (Badan Pusat Statistik), melainkan Kementan sendiri,” ungkap dia. Henry menuturkan perihal impor beras ini disinyalir menjadi bisnis besar. “Impor beras 500 ribu ton itu bukan sedikit.

Jika keuntungan per kilogramnya dikalikan saja 100 rupiah, sudah berapa itu duitnya, banyak yang mengambil untung dari rente,” ujar dia. Dia juga berpendapat impor beras membuktikan bahwa kinerja satgas pangan belum efektif. “Tak bisa ditunggu lagi, pemerintah harus segera membentuk Badan Pangan Nasional yang jadi mandat di UU Pangan,” tegas dia.

Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan, Gunawan, menegaskan persyaratan impor bahan pangan ialah karena tidak bisa ditanam di dalam negeri, kurangnya produksi dalam negeri, ketidakcukupan cadangan pangan nasional (pemerintah, pemda dan masyarakat), serta tidak boleh merugikan pelaku usaha pangan dalam negeri khususnya petani.

Menurut dia, beras jelas bisa ditanam di Indonesia dan bisa diperluas sawahnya sehingga tidak perlu impor sehingga terwujud kedaulatan pangan. “Produksi beras ditargetkan swasembada sehingga ada program upaya khusus padi jagung kedelai (upsus pajale) dan telah melibatkan beberapa instansi untuk produksi dan distribusi sehingga tidak relevan merencanakan impor beras,” tegas Gunawan.

 

Tekan Harga

 

Sebelumnya dikabarkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan untuk mengimpor 500 ribu ton beras khusus dari Thailand dan Vietnam. Keputusan itu bertujuan menjamin ketersediaan beras di dalam negeri dan sebagai salah satu upaya menekan harga beras di pasaran. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk pada akhir Januari 2018.

“Untuk mengisi gap ini, saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan. Saya mengimpor beras khusus. Yang diimpor 500 ribu ton, start awal,” ujar Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, Kamis (11/1). Keputusan mengimpor beras dilakukan setelah pemerintah, Satgas Pangan, dan Bulog melakukan operasi pasar (OP) pada November–Desember 2017 untuk menekan harga beras medium yang kian meningkat.

Dampak dari OP, nyatanya tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga, bahkan puncaknya pada awal Januari 2018 harga beras medium berada pada kisaran 11 ribu rupiah per kilogram (kg), atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan, yakni 9.450 rupiah/kg untuk wilayah Jawa.

Jenis beras yang diimpor bukan jenis beras premium, melainkan beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri. Beras itu nantinya dijual sesuai dengan harga beras medium, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ekspor dan Impor Beras. 

 

ahm/ers/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment