Iklim Investasi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 20 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Iklim Investasi

Iklim Investasi

Foto : Antara/Susylo Asmalyah.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie. Nilai investasi ke Kaltara naik meski masih berada di tengah pandemi Covid-19, hal ini ditunjukkan dengan realisasi investasi triwulan II tahun 2020.
A   A   A   Pengaturan Font
Negara lain lebih cepat memperbaiki diri. Ini yang membuat meski skor Indonesia naik, tetapi peringkatnya stagnan bahkan cenderung turun.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian negara-negara di dunia ambruk dan terpuruk, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional. Salah satunya adalah memberikan karpet merah kepada investor dalam dan luar negeri dengan cara memangkas sejumlah regulasi.

Tetapi, pihak asing masih menganggap iklim investasi di negeri ini belum kondusif. Mereka enggan menanamkan modalnya secara langsung karena banyaknya regulasi di pemerintahan yang harus dilalui para investor agar mendapatkan izin menanamkan modal. Berdasarkan penelitian United States Agency for International Development (USAID), ada sekitar 15.000 peraturan di tingkat menteri yang berkaitan dengan investasi.

Selain itu, hambatan investasi itu juga muncul dari aturan pemerintah daerah (pemda). Bahkan,  beberapa peraturan pemerintah daerah dinilai sangat berbahaya terhadap upaya menarik investasi asing atau foreign direct investment (FDI).

Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia saat ini berada pada urutan ke-73 dari 190 negara. Ease of Doing Business Index adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk menentukan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Penilaian Ease of Doing Business Indonesia dilakukan di Jakarta dan Surabaya dengan porsi penilaian masing-masing 78 persen dan 22 persen.

Indikator penilaian dalam EoDB banyak sekali. Di antaranya pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha, izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha, pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain, dan pembayaran serta jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan indikator itu, sejatinya EoDB di Indonesia terus naik secara signifikan. Di tahun 2013, indeks kemudahan berbisnis di Indonesia masih menempati posisi ke-129 dunia. Peringkat Indonesia terus naik secara progresif hingga bisa menduduki posisi ke-72 pada 2018. Posisi ini bahkan melompat jauh dibandingkan peringkat di 2017, di mana EoDB Indonesia berada di peringkat 91 dunia. Dalam laporan EoDB 2020 yang dirilis Bank Dunia belum lama ini, Indonesia menempati peringkat 73 dari 190 negara. Tidak berubah dibandingkan 2019, tetapi turun satu setrip dari 2018.

Bank Dunia mencatat setidaknya ada lima poin perkembangan positif di Indonesia yaitu dalam memulai usaha, Indonesia sudah membuka pendaftaran izin usaha secara online, menggantikan dokumen fisik dengan elektronik. Indonesia juga telah memperbaiki berbagai grid listrik untuk memperbaiki pelayanan. Kapasitas listrik nasional juga terus meningkat sehingga sulit ditemui kelangkaan. Terkait dengan pajak, Indonesia sudah menerapkan pembayaran pajak secara elektronik. Dalam perdagangan internasional, Indonesia menerapkan deklarasi kepabeanan secara online. Sedangkan dalam sitem kontrak, Indonesia menerapkan sistem pendaftaran perselisihan secara online.

Sebenarnya Indonesia sudah mencatatkan perbaikan di berbagai bidang. Namun sayang, negara lain lebih cepat memperbaiki diri. Ini yang membuat meski skor Indonesia naik, tetapi peringkatnya stagnan cenderung turun.

Selain itu, di antara negara dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peraturan ketenagakerjaan paling kaku, terutama terkait perekrutan tenaga kerja (hiring). Bank Dunia menyebut, Undang-Undang perlindungan tenaga kerja yang terlampau ketat dan kaku justru memberi dampak kotraproduktif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang terbeban untuk membayar upah minimum kepada pekerjanya. Sebab, rasio upah minimum terhadap pendapatan rata-rata terlalu tinggi jika dibandingkan dengan rasio pada negara-negara maju.

Target EoDB Indonesia di peringkat 40- atau 50 yang diberikan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memacu birokrasi untuk memperbaiki diri. Di posisi 40 dan 50 itu bertengger negara-negara, seperti Polandia, Belanda, Belgia, Rumania, sampai Italia. n

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment