Koran Jakarta | July 17 2019
No Comments
Penegakan Hukum - Rata-rata Tuntutan Jaksa KPK di Bawah 7 Tahun

Hukuman bagi Kepala Daerah Korup Dinilai Ringan

Hukuman bagi Kepala Daerah Korup Dinilai Ringan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Sebanyak 50 persen terdakwa kepala daerah yang masuk ke pengadilan negeri dan pengadilan tinggi divonis ringan.

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai vonis hakim terhadap kepala daerah yang terjerat kasus korupsi masih rendah, yakni ratarata hanya enam tahun empat bulan penjara.

“Segala upaya yang dilakukan dalam penyidikan hingga penuntutan akan runtuh kalau vonis hakimnya rendah. Ini juga tidak membuat jera para koruptor,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di Jakarta, Minggu (16/12). ICW memaparkan, rata-rata vonis hakim terhadap kepala daerah di tingkat pengadilan negeri adalah lima tahun penjara.

Kurnia menyebut dari 84 kasus kepala daerah, 41 kepala daerah divonis ringan hanya sampai empat tahun. Berbeda pada pengadilan tinggi hanya lebih tinggi dua tahun. “Tingkat pengadilan tinggi, rata-rata kepala daerah hanya divonis enam tahun penjara. Dari 34 kasus yang masuk, 15 di antaranya divonis ringan 0 hingga empat tahun,” katanya.

Menurutnya, 50 persen terdakwa kepala daerah yang masuk ke pengadilan negeri dan pengadilan tinggi divonis ringan. Selain itu, dari data ICW rata-rata vonis terhadap kepala daerah yang ditangani Mahkamah Agung (MA) adalah tujuh tahun penjara. “Dari 28 kasus yang masuk ke MA, lima terdakwa divonis kurang dari lima tahun penjara,” ungkap Kurnia.

 

Tuntutan Jaksa Rendah

 

Sementara itu, dari segi tuntutan pidana jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah juga dinilai masih rendah. Berdasarkan catatan ICW, ratarata tuntutan terhadap kepala daerah hanya tujuh tahun lima bulan penjara. ICW menyebutkan ada beberapa poin utama yang dinilai menyebabkan rendahnya tuntutan terhadap kepala daerah yang tersangkut korupsi.

Pertama, karena ada celah dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor mengatur soal kerugian negara. Tapi, ancaman minimalnya ada yang sampai satu tahun penjara. Jadi, ada anomali dalam regulasi UU Tipikor,” jelasnya. Kedua, jaksa KPK dinilai kurang menggunakan semua instrumen hukum untuk menuntut maksimal.

Dari 84 kasus kepala daerah yang masuk pengadilan, ada 16 terdakwa yang dituntut ringan hanya sampai empat tahun. Padahal seharusnya, ada sembilan terdakwa yang memungkinkan dituntut maksimal. Dari 84 perkara tersebut, hanya 11 yang dituntut berat di atas 10 tahun penjara.

Di samping itu, ICW juga menyoroti adanya perbedaan tuntutan jaksa KPK terhadap kepala daerah yang menjadi terdakwa, yaitu dalam kasus yang sama, namun angka tuntutan pidananya yang berbeda. Pada bagian lain, ICW mengungkapkan beberapa kepala daerah yang daerahnya pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, tapi berujung dalam rutan KPK.

Salah satunya Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Selain Irvan, terdapat Bupati Purbalingga, Tasdi, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Riau, Rusli Zainal, Gubernur Riau, Annas Maamun, Bupati Bangkalan, Fuad Amin, Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya, Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar, dan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

 

ola/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment