Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments
Sektor Pertanian l Pemerintah Diminta Mencabut Kebijakan HPP Gabah

HPP Beras Rugikan Petani

HPP Beras Rugikan Petani

Foto : ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/PD
Kesejahteraan Petani | Petani menanam padi di lahan pertanian di Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/1). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) per Desember 2018 sebesar 103,16 atau naik 0,04 persen dari NTP November sebesar 103,12 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih besar dibandingkan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa.
A   A   A   Pengaturan Font

Kebijakan HPP gabah dinilai merugikan petani dan justru memicu merebaknya praktek tengkukak.

Jakarta – Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Kebijakan tersebut dinilai justru merugikan petani karena berpotensi menghambat serapan beras oleh Bulog.

“Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman di Jakarta, Jumat (4/1).

Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, antara lain musim kemarau yang lalu tentunya juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani. Dia berpendapat karena jumlahnya lebih sedikit, ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi.

“Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran,” paparnya.

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli, dan sebaiknya pemerintah justru perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog.

Pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras pada awal 2019 dikarenakan stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar.

Operasi pasar dilakukan menggunakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini sudah ada di kisaran 2,8 juta ton yang terdiri dari 1,5 juta ton beras serapan lokal dan sisanya beras impor.

Stabilisasi Harga

Sebelumnya Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada harga kebutuhan pokok beras dan mengupayakan harganya terus stabil. “Yang pertama yang saya lihat beras karena ini pengaruhnya terhadap inflasi. Harga beras sangat berpengaruh sehingga beras yang terlebih dahulu yang saya lihat,” kata Presiden di Kampus STK IP PGRI Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (4/1).

Presiden Jokowi mengatakan stabilisasi harga beras melalui operasi pasar Bulog mulai efektif menstabilkan harga beras.

Seperti diketahui, HPP yang berlaku sekarang masih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras oleh Pemerintah. Harga gabah kering panen (GKP) di penggilingan sebesar 3.750 rupiah per kilogram (kg). Untuk gabah kering giling (GKG) 4.600 rupiah per kg dan harga pembelian beras dalam negeri ditetapkan sebesar 7.300 rupiah per kg.

Sebelumnya, Pemerintah berupaya menstabilkan harga beras yang sempat naik tipis pada Desember 2018 dengan meningkatkan operasi pasar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan harga beras medium terpantau naik 0,4 persen atau sekitar 45 rupiah per kilogram sementara beras premium terpantau hanya naik sekitar 0,04 persen.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menilai beras untuk operasi pasar oleh Bulog tidak mudah untuk dinaikkan begitu saja karena perlu memperhatikan jaringan yang ada. Rata-rata operasi pasar Bulog sekitar dua hingga tiga ribu ton per hari. Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment