Koran Jakarta | August 23 2019
No Comments
Aparat Birokrasi

Hindari Keterlibatan ASN di Pilkada

Hindari Keterlibatan ASN di Pilkada

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pada tahun 2020, Indonesia kembali akan menggelar hajatan politik penting. Di tahun itu, akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati dan 37 pemilihan wali kota.

Dalam setiap kontestasi politik yang kerap jadi problem adalah disalahgunakannya mesin birokrasi untuk pemenangan politik. Karena itu, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada jangan disepelekan.

Girindra Sandino, Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (INDENIS) mengatakan itu di Jakarta, Senin (12/8). Menurut Girindra, soal netralitas ASN harus jadi perhatian semua pihak. Netralitas aparatur negara sangat penting, khususnya dalam Pilkada, untuk menjamin kontestasi demokrasi berjalan jujur dan adil.

“Karena pasti ada unsur perintah atau lingkungan kerja dan atasan yang mendukung ketidaknetralan ASN. Dan ini selalu jadi problem dari Pilkada ke Pilkada,” katanya.

Sebagai contoh, kata dia, pada 2019 lalu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat sepanjang 1 Januari sampai 15 April 2019, ada 128 kasus netralitas ASN. Tidak hanya itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mencatat hal yang sama. Menurut catatan BKN, ada sekitar 991 ASN yang terlibat pelanggaran, dimana 99,5 persen pelanggar adalah aparatur yang berstatus pegawai instansi Pemda.

“Tentu ini bukan hal sepele serta preseden buruk dalam menciptakan kontestasi demokrasi yang jujur dan adil, serta jauh dari tindakan dan merupakan sikap kontra demokrasi,” katanya.

Karena itu menurut Girindra, masalah netralitas ASN harus menjadi perhatian serius mengingat Pilkada itu adalah kontestasi politik yang sifatnya lokal. Walau soal netralitas ASN diatur dalam UU Pilkada serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tapi itu dirasa masih belum memadai untuk meredam maraknya ASN atau PNS terlibat dalam persaingan politik. Bahkan mereka banyak yang terseret, dan aktif dalam kontestasi politik. “Harus ada langkah konkret yang lebih jitu,” katanya.

Kenapa, di Pilkada masalah netralitas ASN harus jadi perhatian serius dan tindakan tegas, kata Girindra, karena ASN di daerah harus diakui telah menjadi kekuatan nyata dan konkret dalam memenangkan sebuah kontestasi.

Mereka punya pengaruh sampai ke akar rumput dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kewenangan marak terjadi.

“Sebagai contoh, ASN bisa diarahkan secara massif dan terstruktur oleh oknum eksekutif daerah dengan kepanjangan tanggannya yakni kepala dinas, BUMD atau paling tinggi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda),” katanya.

Tidak hanya itu, kata dia, kasus keterlibatan ASN dalam kontestasi politik kerapkali diikuti oleh pelanggarann lainnya. Maka dalam hal ini pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan jajarannya harus gencar mengkampanyekan secara massif dan terstruktur terkait netralitas ASN di Pilkada tahun depan. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment