Koran Jakarta | November 19 2019
No Comments

Hindari “Predatory Pricing”

Hindari “Predatory Pricing”
A   A   A   Pengaturan Font

Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan meng­ubah Peraturan Menteri yang mengatur tentang ojek online (ojol). Nantinya, dalam akan diatur pe­ngenaan diskon tarif atau promosi dan berapa besar dis­kon yang diberikan, termasuk jangka waktunya.

Tak hanya menyangkut tarif ojol dan pemberian dis­kon, peraturan menteri perhubungan yang baru akan berisi sanksi kepada aplikator ojol.

Namun, bila pemberian diskon atau promosi dilaku­kan secara berturut-turut, hal tersebut sudah termasuk dalam perang harga atau persaingan tidak sehat, sehingga masuk pada ranah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Sebelumnya, Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 telah menyebutkan tentang pedoman penghitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Di situ telah dijelaskan tentang ketentuan tarif trans­portasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal yang ditetapkan berdasarkan sistem zonasi. Berdasarkan regulasi itu, sesungguhnya diskon tidak masalah apabila bermain di antara ambang Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA).

Soalnya kemudian, saat ini ada operator yang mem­berikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan Kepmenhub dengan mematok di bawah TBB. Kondisi ini­lah yang menjurus pada persaingan tidak sehat, bahkan menjurus predatory pricing.

Padahal, praktik promo tidak wajar yang mengarah pada predatory pricing akan menghilangkan posisi tawar mitra pengemudi terhadap aplikator. Praktik yang tidak sehat hanya akan menyisakan satu pemain dominan di pasar.

Pengalaman di Singapura dan Filipina bisa jadi pertim­bangan. Di negara jiran ini, gara-gara ada operator ojol melakukan praktik yang tidak sehat telah berujung pada hengkangnya Uber dari Asia Tenggara. Buktinya, KPPU kedua negara itu menja­tuhkan sanksi kepada pe­main yang mengakuisisi Uber.

Kabarnya, Competition and Consumer Commis­sion of Singapore (CCCS) mengenakan denda lebih dari 140 miliar rupiah ke­pada operator ojol di dua Negara tersebut. Bahkan, ICPA mengungkapkan sejumlah praktik tidak sehat terkait nilai komisi yang diambil aplikator dari penghasilan mitra pengemudi, pengurangan jumlah poin insentif yang diperoleh mitra lewat program rewards scheme dan pengetatan syarat performa mitra untuk perolehan poin. Di samping itu juga penerapan ex­clusive obligations kepada perusahaan taksi, perusahaan sewa mobil, dan mitra pengemudinya.

Sementara itu, Philippine Competition Commission (PCC) harus menjatuhkan denda sebesar empat miliar rupiah karena operator ojol dinilai gagal menjaga per­saingan usaha yang sehat dalam harga, promosi pelang­gan, insentif mitra, dan kualitas layanan.

Persaingan tidak sehat antaroperator ojol memang tak terhindarkan. Sebab, bisnis jasa transportasi umum berba­sis internet ini mengandalkan konsumen. Semakin banyak konsumen makin terbentuk wujud bisnis jasa tersebut. Ini artinya, berbagai cara akan dilakukan untuk menjaring konsumen, termasuk jor-joran promosi diskon.

Regulator memang harus tegas agar jangan sam­pai ada operator ojol yang bangkrut kerena kalah ber­saing. Runyamnya lagi, apabila ada perusahaan ojol yang mengalami penurunan kinerja, ujung-ujungnya minta perlindungan kepada pemerintah. Bahkan, minta ban­tuan pemerintah untuk menanggung nasib karyawan dan pengemudinya.

Maka, agar bisnis ojol berlangsung sehat, alangkah baiknya segera diantisipasi dampak yang bakal muncul. Salah satu yang mesti dijaga adalah menciptakan tarif ojol yang terjangkau dan tidak lebih mahal dari tarif angkutan umum.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment