Koran Jakarta | May 21 2019
No Comments
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tentang Penyelenggara Pemilu Serentak

Hentikan Upaya Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu

Hentikan Upaya Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Kabar tentang adanya upaya mendelegitimasi pemilu serentak, terutama pemilihan presiden, ramai dibicarakan. Bahkan, Ace Hasan Syadzily, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kyai Ma’ruf, mengatakan perlu di waspadai upaya-upaya yang ingin mendelegitimasi pemilihan presiden.

 

Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewaw­ancarai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (12/3). Berikut petikan wawancaranya.

Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut 80 persen publik per­caya KPU bisa adil dalam meng­gelar pemilu. Tanggapan Anda?

Saya kira undang-undang, ter­masuk keputusan Mahkamah Kon­stitusi (MK), sudah memberikan kewenangan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu, di mana posisi KPU juga mewakili partai-partai politik dalam menjalankan proses demokratisasi sejak Pilkada Serentak sampai Pileg dan Pilpres Serentak nanti.

Lalu, kinerja penyelenggara pe­milu sampai hari ini bagaimana?

Dalam posisi ini, pemerintah melihat bahwa kinerja KPU dan Bawaslu yang dimulai sejak Pilkada Serentak, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dengan proses yang profesional di mana komisioner KPU dan Bawaslu juga orang-orang yang punya integ­ritas, dan orang-orang yang berpengalaman di daerah sebelumnya.

Didukung oleh setiap kepu­tusan, kebijakan, termasuk per­aturan KPU, peraturan Bawaslu, tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari undang-undang, dan itu dikonsulta­sikan dengan DPR yang mencerminkan perwakilan seluruh fraksi-fraksi yang ada, sehingga kalau lembaga survei menyatakan seperti itu, ya saya kira itu sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Soal adanya upaya dari be­berapa pihak yang ingin men­delegitimasi pemilu?

Justru mari kita sekarang ini membantu tugas-tugas KPU yang memang masih memungkinkan elemen-elemen masyarakat, pemerintah pusat ikut membantu. Misal, sosialisasi, simulasi, kemu­dian masalah-masalah bantuan-bantuan daerah, masalah distribusi, ikut mengamankan TPS. Itu saja.

Tapi, indikasi upaya delegitimasi kepada KPU dan pemilu itu sendiri menurut Anda cukup kuat?

Dengan adanya kelompok per­orangan yang sudutkan KPU dan Bawaslu itu yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Apalagi sampai demo di depan KPU. Kalau ada ma­sukan, saran, saya kira KPU mem­buka diri, atau lewat pemerintah.

Jadi harus dihentikan upaya-upaya mendelegitimasi KPU?

Saya kira perlu distop. Karena itu, sesuatu hal yang mengambinghitamkan. Yang ada unsur mengambinghitamkan KPU dan Bawaslu itu adalah sesuatu hal yang menurut saya tidak tepat. Mari kita dukung KPU, mari kita back up KPU, mari kita juga kritisi KPU. Sesuai dengan kewenangan masyarakat, sesuai kewenangan DPR, sesuai kewenangan par­pol, sesuai kewenangan tim sukses.

Hubungan Anda sebagai Mendagri dengan KPU bagaimana selama ini?

Saya saja sebagai Mendagri juga pada posisi, sekarang menjaga ja­rak. Saya tidak pernah menelepon langsung satu masalah ke KPU dan Bawaslu. Pasti kami surati resmi. Ada datanya. Kami juga mengundang KPU dan Bawaslu setiap kegiatan sosialisasi, apa yang menjadi tantangan dan ham­batan KPU dan Bawaslu di forum internal Kemendagri baik pusat atau daerah.

Mungkin ada imbauan dari Anda agar Pemilu ini damai, aman, dan bermartabat?

Salah satu kunci sukses pemilu itu adalah tingkat partisipasi. Karena itu, saya mengimbau, partisipasinya harus secara maksimal digunakan yang mempunyai hak pilih. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment