Hentikan Tumpuk Utang untuk Impor Pangan dan Bunga BLBI | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
1 Comment
Pengelolaan Anggaran I Bonus Demografi Kunci Lolos “Middle Income Trap”

Hentikan Tumpuk Utang untuk Impor Pangan dan Bunga BLBI

Hentikan Tumpuk Utang untuk Impor Pangan dan Bunga BLBI

Foto : Sumber: Kementerian Perdagangan – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

>> Setop utang untuk makan dan bayar bunga berbunga obligasi rekap BLBI.

>> Perkuat daya saing dalam negeri, jangan diperlemah dengan impor.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia diminta menghentikan kebiasaan me­numpuk utang untuk kegiatan non­produktif, seperti impor bahan pangan, dan membayar bunga berbunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Li­kuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang su­dah berlangsung selama belasan tahun.

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Suroso Imam Zadjuli, me­ngatakan selama pemerintah memper­tahankan perilaku tidak produktif da­lam menggunakan anggaran dan utang, seperti untuk impor pangan dan mem­bayar bunga obligasi rekap BLBI, maka Indonesia akan sulit keluar dari jebak­an negara berpenghasilan menengah-bawah atau lower-middle income trap.

“Bahkan bisa lebih buruk lagi, RI jus­tru berpotensi jatuh dalam jebakan utang atau debt trap. Gali lubang tutup lubang. Kita harus menarik utang baru untuk membayar kewajiban utang lama,” papar dia, ketika dihubungi, Kamis (5/12).

Utang pemerintah per Oktober 2019 mencapai 4.756,1 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri atas Surat Berharga Nega­ra (SBN) sebesar 3.984,6 triliun rupiah dan pinjaman 771,5 triliun rupiah. Sementara itu, utang luar negeri Indonesia per Sep­tember 2019 sekitar 395,6 miliar dollar AS.

Suroso menilai pembayaran bunga obligasi rekap selain tidak produktif juga tidak sehat bagi keuangan negara. Sebab, pemerintah menjadi tidak leluasa meng­gunakan anggaran untuk program kese­jahteraan rakyat, yang seharusnya lebih mendesak dalam kondisi sekarang ini.

“Jika terus-menerus pendapatan ne­gara seret karena program pembangunan tidak jalan maka akan makin memberat­kan anggaran. Kita tidak bisa lepas dari middle income trap karena produktivitas anggaran sangat minim,” jelas dia.

Suroso menambahkan impor bahan pangan Indonesia termasuk tinggi, mi­salnya tepung terigu mencapai empat miliar dollar AS setahun, dan gula seki­tar dua miliar dollar AS setahun.

“Harus ada langkah darurat mendo­rong substitusi impor agar ekonomi kita tidak makin terkuras. Pemerintah harus memperkuat daya saing dalam negeri, jangan justru diperlemah dengan mem­banjirnya impor,” tukas dia.

Sebelumnya dikabarkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki potensi besar untuk mendukung indus­tri substitusi impor, khususnya sektor pertanian pangan. Untuk itu, rencana perombakan BUMN semestinya juga mengarah pada hilirisasi produk perta­nian, sehingga mampu memangkas ke­butuhan impor pangan yang mencapai 15 miliar dollar AS setahun, lalu mem­perkuat kedaulatan pangan nasional.

“Penguatan kapasitas BUMN terkait pertanian pangan dapat menjadi mo­mentum kebangkitan pertanian Indo­nesia berbasis agroindustri, bahkan ke­mandirian energi lewat EBT (energi baru dan terbarukan),” jelas Guru Besar Per­tanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, Rabu (4/12).

Dorong Pertumbuhan

Terkait dengan upaya lolos dari mid­dle income trap, pemerintah menyata­kan perlu upaya memacu produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, per­tumbuhan ekonomi Indonesia tidak mampu beranjak dari level lima persen.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bonus demografi Indonesia merupakan potensi besar se­bagai salah satu solusi keluar dari mid­dle income trap. “Untuk sektor tenaga kerja, kita tidak perlu khawatir dengan kuantitas, tapi kualitasnya yang perlu di­pikirkan,” kata dia saat membuka Forum Internasional Tahunan Kebijakan Publik dan Pembangunan Ekonomi (AIFED) ke-9 di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Mengutip data Badan Pusat Statis­tik (BPS) 2015, Suahasil menyebutkan kualitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah. Sekitar 60 persen pekerja memi­liki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah per­tama (SMP). Untuk itu, meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor ma­nufaktur merupakan hal yang penting. Sebab, sektor tersebut menghasilkan pendapatan atau produktivitas tinggi.

Kementerian Keuangan mempro­yeksikan prospek Indonesia pada 2024 dengan jumlah penduduk mencapai 319 juta dan 47 persen merupakan usia produktif. Kemenkeu memproyeksikan Indonesia akan keluar dari jebakan nega­ra berpendapatan menengah pada 2036 dengan pendapatan per kapita mencapai 16.877 per dollar AS. SB/uyo/Ant/WP

Klik untuk print artikel

View Comments

ferdick woodman
Sabtu 14/12/2019 | 01:42
apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk melunasi hutang Anda atau mendirikan bisnis baru jika ya, beri persetujuan kami melalui Email: ferdickwoodmanhelpfunds101@outlook.com

Submit a Comment