Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
PERSPEKTIF

Hentikan Pengerahan Massa

Hentikan Pengerahan Massa

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Para elite harus dewasa sedikit dalam menyikapi ber­bagai peristiwa. Untuk kali ini utamanya hasil-hasil Pemilu Serentak 2019, khususnya pilpres. Banyak elite yang tidak juga dewasa. Orangnya hanya itu-itu. Me­reka ini terus mencari panggung agar tetap eksis, meski se­benarnya masyarakat sudah tidak terlalu memperhatikan, baik ucapan maupun gerakan dan ajakannya.

Mereka lalu dengan berbagai cara mencari panggung untuk dijadikan arena tampil. Padahal mestinya dari sisi usia mereka berada di rumah saja menikmati hari-hari pensiun dengan berbuat kebajikan dan memberi tela­dan agar menjadi panutan rakyat. Namun kenyataannya, orang-orang tua itu terus saja mencari panggung.

Salah satu cara mencari panggung adalah menggerak­kan massa. Dengan berbagai alasan, para elite masa lalu itu mengancam dan sudah ada yang benar-benar meng­gerakkan massa. Salah satu “kendaraan” gerakan massa dengan menuduh KPU curang. Semua yang bicara KPU curang, hanya sampai pada ucapan karena mereka tidak pernah mampu menunjukkan bukti. Mereka selalu ber­sembunyi begitu ditanya bukti.

Semestinya, semua elite harus menghentikan upaya-upaya menggerakkan massa. Jangan memobilisasi rakyat karena mereka tidak tahu. Rakyat hanya dibohongi. Rakyat tidak pernah mendapat keuntungan apa-apa walau selalu diseret-seret untuk berunjuk rasa. Sudah tidak zaman lagi menggeret-geret rakyat untuk mencari panggung.

Semua harus menghentikan upaya penggerakan massa karena itu hanya akan membuat gaduh dan mengganggu kerja KPU. Padahal institusi ini tengah bekerja keras, se­hingga memerlukan konsentrasi penuh karena KPU meng­urusi sesuatu yang amat menentukan perjalanan bangsa. Kalau KPU terus saja diganggu dengan melemparkan isu kecurangan dan penggerakan massa, hal itu justru ber­buah kontraproduktif atas kinerja KPU.

Kalau gentle, ya berani me­nunggu hasil KPU tanggal 22 Mei. Nah, setelah itu, kalau mau menggugat adalah wak­tunya. Jadi, sekarang lebih baik mengumpulkan bukti-bukti se­bagai senjata nanti menggugat kalau KPU dianggap curang. Itu baru gentle. Jangan belum-be­lum karena sudah merasa dan takut kalah, lalu menuduh KPU curang.

Selain itu, masyarakat juga mengerem dalam berkata-kata, baik diucapkan secara langsung ataupun melalui media sosial. Contoh ucapan seorang dosen di Bandung yang provoka­tif, jelas makin memperkeruh suasana. Dosen harusnya terdidik dan mendidik (masyarakat). Jangan malah me­ngeluarkan pernyataan provokatif. Dia berkata, satu pen­demo mati harus diganti 10 nyawa polisi.

Ini jelas bukan ucapan pendidik, tetapi preman. Tidak pantas pendidik mengeluarkan pernyataan nyawa ganti nyawa seperti itu. Rektor tempat dia mengajar harus mem­beri sanksi, apalagi sekarang yang bersangkutan telah di­tangkap polisi. Pendidik malah memperlihatkan tidak edu­cated.

Pernyataan yang tak kalah membuat gaduh datang dari pensiunan tentara, bekas Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Pur) Kivlan Zen, yang mengeluarkan pernyataan tidak pantas terhadap mantan Presiden Yudhoyono. Pernyataan yang sangat tidak pantas tersebut amat disayangkan keluar dari sesama mantan tentara. Apalagi pernyataan tersebut tersebar luas karena disampaikan di depan massa dan me­dia. Kalau nanti kubu SBY mengambil jalur hukum atas pernyataan tidak terpuji Kivlan, tentu hanya akan menam­bah kegaduhan.

Sudahlah, mari semua, sekali lagi bersikap dewasa, me­nunggu kerja keras KPU. Beri suasana tenang biar KPU merampungkan tugasnya. Jangan terus diganggu. Dewasa sedikitlah para elite. Jangan terus mencari panggung. Mari sumeleh.

Mari meredakan hati yang panas apa pun sebabnya. Dan jangan merongrong pemerintah yang sah. Aparat ha­rus bertindak tegas kalau ada elite-elite yang menggerak­kan massa untuk merongrong pemerintah yang sah.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment