Koran Jakarta | July 18 2019
No Comments
Kebijakan Penerbangan - Kasus di Industri Perbankan Bisa Jadi Pelajaran

Hati-hati Undang Asing untuk Rute Domestik

Hati-hati Undang Asing untuk Rute Domestik

Foto : ANTARA/Muhammad Iqbal
A   A   A   Pengaturan Font
Dalam hukum udara dikenal asas cabotage, yaitu untuk jalur-jalur dalam negeri hanya dapat secara eksklusif dilayani oleh maskapai dalam negeri.

JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah ekstra hati-hati dalam memberi kesempatan bagi maskapai asing untuk menerbangkan jalur domestik. “Jangan sampai masalah harga tinggi pesawat akan meliberalisasi industri penerbangan nasional,” ujar Hikmahanto Juwana dalam di Jakarta, Kamis (6/6).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewacanakan untuk mengundang maskapai asing masuk melayani jalurjalur domestik Indonesia guna menekan tiket pesawat yang mahal agar dapat menjadi turun drastis. Meski wacana untuk menurunkan harga tiket pesawat itu patut diapresiasi, namun menurut Hikmahanto, perlu dipertimbangkan banyak hal, termasuk tiga hal berikut ini.

Pertama, kata dia, dalam hukum udara dikenal asas cabotage, yaitu untuk jalur-jalur dalam negeri hanya dapat secara eksklusif dilayani oleh maskapai dalam negeri. Bahkan, secara universal ada larangan maskapai asing melayani rute domestik suatu negara. Pengecualian bisa terjadi apabila tidak ada kesanggupan dari maskapai lokal untuk melayani jalur-jalur tersebut.

Kedua, adalah kurang tepat apabila masalah harga tiket yang membumbung diselesaikan dengan membolehkan maskapai asing melayani rute dalam negeri. “Dalam jangka panjang, operasi oleh maskapai asing bisa membuat maskapai lokal mati dalam melayani jalur-jalur domestik, “tegas Hikmahanto Ketiga, ujar Hikmahanto, penyesalan akan muncul pada masa datang apabila maskapai asing sudah masuk menjalani rute dalam negeri dan kemudian akan dilarang.

Pemerintah akan sulit untuk membendung peran maskapai asing dengan peraturan perundang-undangan bila pasar telah dibuka. Ia mengatakan, pelajaran bisa didapat dari industri perbankan, yang pada awalnya kepemilikan asing secara mayoritas pada bank nasional disebabkan karena pemerintah tidak ingin selalu mem-bail out bank nasional ketika bank tersebut menghadapi masalah.

Memang awalnya dengan membuka pemodal asing untuk memiliki bank lokal pada saat itu dianggap solusi.Namun ternyata pada kemudian hari bank-bank nasional banyak diakuisisi oleh pemodal asing. Keuntungan pun diraih oleh pemodal asing.

Saat ini, ketika ada keinginan untuk membatasi kembali pemodal asing dalam bank nasional melalui Amandemen UU Perbankan, banyak pemodal asing merasa keberatan.

 

Jaminan Keamanan

 

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan, terdapat beberapa syarat untuk perusahaan penerbangan luar negeri beroperasi di bursa penerbangan domestik.

“Kita tidak dengan mudah menerima asing, apalagi bisnis udara membutuhkan kualifikasi yang baik. Sehingga kami sedang kaji dan akan melaporkan ke Presiden sebelum menetapkan,” ujar Budi di Jakarta, Menhub juga mengingatkan maskapai asing perlu mematuhi asas cabotage dalam penerbangan.

Maskapai asing yang ingin membuka rute domestik harus membangun perusahaan di Indonesia. Sehingga, 51 persen dari saham maskapai tersebut telah dinasionalisasi. “Mereka harus kerja sama dengan perusahaan dalam negeri dengan komposisi saham 49 persen asing dan 51 persen nasional. Artinya lebih banyak yang nasional,” katanya. 

 

mza/Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment