Koran Jakarta | December 17 2017
No Comments
Pemilu 2019

Hanura Menilai Verifikasi Parpol Sangat Penting

Hanura Menilai Verifikasi Parpol Sangat Penting

Foto : KORAN JAKARTA/RAMA AGUSTA
SAMBANGI KPU | Ketua Departemen Hukum Bidang Penyelesaian Konflik Internal Partai Hanura, Petrus Selestinus (keempat kanan) bersama timnya ketika menyambangi Kantor KPU, Jakarta, Rabu (6/12).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Ketua Departemen Hukum Bidang Penyelesaian Konflik Internal Partai Hanura, Petrus Selestinus menganggap verifikasi parpol ini sangatlah penting, karena hal tersebut memberikan kepercayaan kepada partai untuk menjadi pintu masuk siapapun menjadi kepala daerah dan anggota legislatif.

Bidang Hukum Hanura merasa ikut bertanggung jawab dalam verifikasi parpol, sebab masih banyak ditemukan produk hasil pemilu itu yang terjerat kasus hukum, ini menandakan verifikasi parpol masih ada kekeliruan, sebab tugas verifikasi tersebut bukan hanya tugas partai tetapi juga KPU.

“Bidang Hukum Hanura ikut bertanggung jawab menyelamatkan posisi partai dari kasus hukum si calon dan menyelamatkan KPU dari kekeliruan verifikasi parpol,” ujar Petrus Selestinus di Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menambahkan, cara Hanura untuk mengatasi kekeliruan dalam verifikasi yaitu dengan membuka kotak pengaduan kepada masyarakat di DPD maupun DPC supaya informasi terhadap calon kepala daerah dan calon anggota legislatif tentang rekam jejak calon tersebut, sehingga jika ditemukan pelanggaran disitu, Bidang Hukum Hanura akan menindak atau melanjutkannya ke penegak hukum.

“Hanura ingin mengajak masyarakat berpartisipasi mengawasi verifikasi partai,” katanya.

Petrus menegaskan, selain ke KPU, Partai Hanura juga melakukan audiensi kepada lembaga penyelenggara pemilu lainnya yakni Bawaslu dan DKPP terkait pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan terhadap penyelenggara pemilu.

“Hal ini kami (Hanura) lakukan, agar jika ditemukan suatu kasus hukum, KPU dan Hanura disalahkan karena sudah melaksanakan hal-hal pencegahan,” tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hanura mengundang penyelenggara pemilu khususnya KPU untuk hadir dan memberikan pembekalan terhadap Bidang Hukum dan Pengurus Bidang Hukum Provinsi dalam rangka memasuki verifikasi pilkada 2018 dan pemilu 2019 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Hanura, Sabtu (9/12), di Hotel Manhattan Jakarta.

Hal senada disampaikan Wakil Skretaris Jenderal (Wasekjend) Bidang Hukum DPP Hanura, Didi Apriadi yang mengungkapkan, sesuai instruksi Ketua Umum Partai Hanura, Oesma Sapta Odang (OSO) yang meminta Hanura menaati azas dan SOP dalam sistem penyelenggaraan pemilu.

Sehingga dengan adanya kerja sama dengan penyelenggara pemilu khususnya KPU diharapkan akan terjadi pemilu yang lebih baik dan berkualitas demi demokrasi yang berkualitas. ”Hanura mendukung pemilu yang demokratis,” kata Didi. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment