Koran Jakarta | July 21 2019
No Comments
Dugaan Penyuapan - Terdakwa Tidak Menyesali Perbuatannya

Hakim Pengadilan Tipikor Medan Dituntut 9 Tahun

Hakim Pengadilan Tipikor Medan Dituntut 9 Tahun

Foto : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
diduga terima uang - Terdakwa kasus suap PN Medan Merry Purba meninggalkan ruangan usai menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (25/4). Hakim PN Medan itu dituntut hukuman 9 tahun penjara, denda 350 rupiah subsider 3 bulan kurungan karena diyakini bersalah menerima uang 150 ribu dollar Singapura dari pengusaha Tamin Sukardi.
A   A   A   Pengaturan Font

Dinilai terbukti menerima suap 150 ribu dollar Singapura dari pengusaha Tamin Sukardi, Hakim pengadilan Tipikor Medan, Merry Purba, dituntut sembilan tahun.

JAKARTA - Hakim pengadil­an Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Merry Purba, dituntut sembilan tahun pen­jara ditambah denda 350 juta rupiah subsider tiga bulan ku­rungan. Merry dinilai terbukti menerima suap 150 ribu dollar Singapura (sekira 1,56 miliar rupiah) dari pengusaha Tamin Sukardi melalui Helpandi se­laku panitera.

“Menyatakan terdakwa Mer­ry Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me­lakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Men­jatuhkan pidana terhadap ter­dakwa Merry Purba berupa pi­dana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda 350 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Haerudin, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/4).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pember­antasan Tindak Pidana Korup­si sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai hakim yang menerima janji atau hadiah. JPU KPK juga menuntut pembayaran uang pengganti terhadap Merry sebesar uang suap yang dia terima.

“Menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti 150 ribu dollar Singapura se­lambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal ter­dakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama tujuh bulan,” ungkap jaksa.

Hal Memberatkan

Jaksa Haerudin mengatakan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menurunkan wiba­wa peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat ter­hadap penegakan hukum dan lembaga pengadilan. Terdakwa tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali per­buatan yang dilakukannya.

“Terdakwa tidak memenuhi kewajiban hakim dengan se­baik-baiknya dan seadil-adil­nya dalam mengadili perkara dengan membiarkan dan tidak berusaha mencegah panitera pengganti maupun pihak lain yang berperakara mempengar­uhi putusan yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata jaksa Haerudin.

Tujuan pemberian uang 150 ribu dollar Singapura itu agar Direktur Utama PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi, menda­pat putusan bebas dalam pu­tusan perkara tipikor nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn mengenai pengalihan tanah ne­gara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Tanjung Morawa di Pasa IV Desa Helvetia, Deli Serdang atas nama Tamin Sukardi.

eko/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment