Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Tokoh Nasional I Penghapusan SIUPP Buka Keran Kebebasan Berekspresi

Habibie Diusulkan Jadi Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia

Habibie Diusulkan Jadi Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
BJ Habibie sebagai tokoh demokrasi tidak pernah ada masalah dengan pers. Penghapusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) membuka kebebasan berekspresi.

 

JAKARTA – Masyarakat pers melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan men­ganugerahkan penghargaan Bapak Kemerdekaan Pers In­donesia kepada Presiden ke-3 RI, Baharudin Jusuf Habibie. Gelar tersebut layak disandang Habibie mengingat jasanya yang sangat besar dalam mem­berikan ruang dan kemerdeka­an pers Indonesia sehingga pers Indonesia maju pesat hingga saat ini.

Sekretaris Dewan Kehorma­tan PWI Pusat, Sasongko Tedjo membenarkan rencana PWI akan memberikan gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia pada Habibie tersebut.

“Ya, PWI Pusat pada Senin (16/9) akan mengelar rapat pleno untuk mematangkan soal pemberian gelar ini. Ke­putusan untuk memberikan gelar kan harus diambil dalam rapat pleno,” ujar Sasongko menjawab pertanyaan Koran Jakarta, Jumat (13/9) malam.

Penghargaan Bapak Kemer­dekaan Pers Indonesia kata Sasongko, merupakan satu-satunya penghargaan yang di­berikan kepada Habibie. “Arti­nya, tidak ada orang lain lagi yang akan dapat penghargaan yang sama,”kata Sasongko

Setelah rapat pleno, plakat penghargaan segera akan dikirim ke kediaman almar­hum BJ Habibie dikawasan Pa­tra Kuningan, Jakarta Selatan. “kami tengah berkordinasi de­ngan pihak keluarga,” tambah­nya.

Sebelumnya pada Peringat­an Hari Pers Nasional (HPN di Manado, Sulawesi Utara pada 9 Februari 2013, PWI memberi­kan penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers kepada BJ Habibie. Medali serupa juga di­berikan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudho­yono karena sikap yang sangat menghargai pes.

Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, juga meng­usulkan BJ Habibie untuk di­nobatkan sebagai Bapak Ke­merdekaan Pers. Usulan itu didukung peneliti media dari Universitas Udayana (Unud) Bali, Ni Made Ras Amanda Gel­gel, yang menyebut Habibie se­bagai presiden yang berperan dalam menghapus perizinan yang menghalangi penyeleng­garaan media massa.

“Bagi kita sebagai orang pers, almarhum BJ Habibie adalah tokoh kunci dari kemer­dekaan pers di Tanah Air, ka­rena UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah produk UU pada era kepemimpinan beliau,” kata Dwikora, di Den­pasar, Bali, Jumat .

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menilai BJ Habibie memang tokoh yang sangat demokratis. Tidak hanya ke­pada kalangan pers, namun otonomi daerah juga memi­liki landasan kuat melalui UU Otonomi Daerah pada era BJ Habibie menjadi presiden.

“Pers dan daerah sangat diuntungkan dengan kepe­mimpinan beliau, karena oto­ritarianisme dan sentralisasi menjadi hilang,” kata Umar.

Ikon Cinta Habibie

Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Sulawesi Selatan me­mutuskan menggunakan ikon patung Cinta Sejati Habibie-Ainun sebagai logo pada pe­laksanaan KPID Award pada 23-24 November 2019, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

“Kami sudah menyepakati dalam rapat teknis dengan komisioner dan pihak Peme­rintah Kota Parepare di Makas­sar. Kesepakatannya memilih ikon patung Habibie dan Ainun sebagai logo pesta penyiaran tahun ini,” kata Ketua Pani­tia KPID Award, Riswansyah Muchsin. eko/sur/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment