Koran Jakarta | July 20 2018
No Comments

Guru Belum Pahami Pencegahan Kekerasan di Sekolah

Guru Belum Pahami Pencegahan Kekerasan di Sekolah

Foto : ISTIMEWA
Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Para pendidik maupun birokrat pendidikan dinilai belum memahami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegah­an dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Ka­rena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kem­dikbud) harus terus menyosialisasikan ke jajarannya, para guru, dan birokrat pendidikan.

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, di Jakarta, Senin (19/3), mengatakan Peraturan Menteri tersebut sangat jelas dalam mengupayakan pencegahan dan kekerasan di ling­kungan sekolah.

Peraturan Menteri itu sangat rinci mendefinisikan jenis-jenis kekerasan dan sanksinya, termasuk sanksi yang sangat rinci bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap murid­nya. “Ancaman bagi guru yang melakukan kekerasan adalah dicabut tunjangan profesinya. Namun, hingga saat ini, guru yang melakukan kekerasan hanya dimutasi tanpa ada pen­cabutan tunjangan profesi,” tuturnya.

KPAI banyak menerima pengaduan kekerasan terhadap murid yang dilakukan guru, kepala sekolah, petugas seko­lah, dan murid pada awal 2018. “Berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oknum guru terhadap muridnya menunjuk­kan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid ternyata bisa menjadi tempat yang berbahaya,” katanya. cit/E-3

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment