Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Pencegahan Korupsi - Perusahaan Bisa Dijadikan Tersangka Pidana Korporasi

Gunakan Medsos untuk Kampanye Antikorupsi

Gunakan Medsos untuk Kampanye Antikorupsi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Untuk mengatasi banyaknya korupsi yang dilakukan para pejabat, KPK meminta instansi pemerintah mengampanyekan antikorupsi lewat medsos.

JAKARTA - Konten pada setiap media sosial (medsos) milik instansi pemerintah ha­rus mengampanyekan hal-hal antikorupsi. Kampanye dilaku­kan dengan cara menyelipkan semangat antikorupsi dalam menyiarkan, memperkenalkan tugas, fungsi pokok, dan pen­capaian pekerjaan, serta diha­rapkan menjadi pusat edukasi.

“Misalnya dari Kementerian Kesehatan kalau punya Twit­ter, sekarang antre di rumah sakit tidak perlu lagi bayar, misalnya. Kementerian Da­lam Negeri, misalnya, seka­rang urus KTP tidak perlu lagi bayar ekstra,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Koru­psi (KPK), Laode Muhammad Syarif, pada acara Festival Me­dia Digital Pemerintah, di Ja­karta, Rabu (5/12).

Syarif mengungkapkan KPK sadar bahwa media sosial itu dapat dimanfaatkan untuk tu­juan kebajikan. Media bisa digunakan untuk promosi acara-acara, informasi-infor­masi yang berhubungan baik dengan penindakan maupun pencegahan antikorupsi.

Pengikut media sosial KPK, ujar Syarif, masih kalah diban­dingkan dengan media sosial yang dimiliki kementerian tertentu. Hal ini disebabkan konten media sosial KPK yang jarang mengunggah hal-hal lucu. Isinya selalu bahasanya lebih formal. Oleh karena itu, mungkin kontennya dan cara penyajiannya diupayakan se­suai selera milenial.

Sebagai penegak hukum, tambah Syarif, KPK juga harus berhati-hati dalam mengung­gah sesuatu di media sosial, menimbang antara harus ter­lihat menarik tapi pada saat yang sama kontennya harus terjaga.

Agen Antikorupsi

Selain meminta instansi pemerintah mengampanye­kan antikorupsi, Syarif ber­harap masyarakat untuk ikut menjadi agen-agen antikoru­psi. Dia mengambil contoh, jika masyarakat melihat situasi, di mana ada kepala desa yang menerima uang untuk urus KTP di atas yang seharusnya, hen­daknya kejadian itu ditulis pada media sosial masing-masing dengan menandai akun media sosial KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jadi kita mengisi jagat du­nia maya dengan pesan-pesan positif tapi juga kritikan ke pe­merintah dan pejabat publik. Saya berharap kita bisa saling berbagi dan belajar,” kata Syarif.

Sejauh ini, Syarif menyebut jika dilihat dari pengikut akun Twitter KPK yang ada dua yaitu KPK Republik Indonesia (RI) dan Kanal KPK. Pengikut pada media sosial Twitter tersebut pengikutnya ada sekitar 2,6 juta. Ia yakin bahwa pengikut Twitter KPK tersebut di dalam hatinya pasti antikorupsi.

“Jadi 2,6 juta orang itu betul-betul menyatukan hati dan pikiran untuk antikorupsi. Insya Allah negeri ini makin baik,” terangnya.

Syarif juga menyebutkan pengikut pada Instagram KPK sampai minggu ini diikuti oleh 329 ribu pengikut. Media sosial Facebook ada lumayan banyak sekitar 1,3 juta pengikut. “Jadi lumayan banyak. Saya berharap bahwa semua pengikut Insta­gram KPK juga dari dalam lubuk hati paling dalam mempunyai sifat antikorupsi,” katanya.

Untuk mencegah korupsi, KPK meluncurkan buku pand­uan pencegahan korupsi untuk dunia usaha. Hal tersebut ter­kait terbitnya Peraturan Mah­kamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tin­dak Pidana oleh Korporasi.

“Kalau kita lihat UU KPK, mulai dari tahun 1999 sudah ada sebenarnya tanggung jawab pidana korporasi tetapi sampai saya di KPK ini tidak ada satu­pun perusahaan yang djadikan tersangka pidana korporasi. Padahal, untuk bidang-bidang lain seperti lingkungan hidup, TPPU juga banyak,” kata Syarif.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rah­mat Junaedi menyatakan KPK sangat terbuka kepada Kadin karena telah diajak berdiskusi berkali-kali. Diskusi itu untuk mencari cara yang implement­able. Teori bisa banyak, tetapi apakah itu bisa diimplementa­sikan di dunia bisnis Indonesia secara langsung.

ola/Ant/N-3

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment