Koran Jakarta | September 25 2018
No Comments
Pilgub Lampung I Syarat Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Persyaratan UU Pilkada

Gugatan Paslon Nomor Urut 1 dan 2 ke MK Dipastikan Kandas

Gugatan Paslon Nomor Urut 1 dan 2 ke MK Dipastikan Kandas

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Perselisihan hasil Pilkada bisa diajukan ke MK, asal sesuai UU Pilkada yakni selisih suara yang kecil.

Bandar lampung – Gugatan yang diajukan pasangan calon (Paslon) gubernur-wakil gubernur Lampung nomor urut 1, M Ridho-Bachtiar dan Paslon nomor urut 2, Herman HN-Sutono ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pilgub Lampung, dipastikan kandas. Sebab, berdasarkan Pasal 158 UU No 10/2016 tentang Pilkada dijelaskan, gugatan hanya bisa diproses bila selisih suara antara 0,5-2 persen saja. Sementara selisih suara Paslon nomor urut 3, Arinal-Nunik unggul 12 persen lebih.

“Kalau pokok gugatannya adalah perselisihan hasil suara, saya rasa gugatan tidak tepat karena dipasal 158,” kata pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila), Roby Cahyadi, Rabu (11/7) malam. Akademisi Fisip Unila ini memaparkan, nomor registrasi yang diterima tim penggugat hanya sebatas pendaftaran karena ditutup pada 11 Juli tepatnya pukul 24:00 malam.

Proses selanjutnya meliputi sidang pendahuluan, berisi pembacaan gugatan, jawaban tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil rekap suara pilgub, dan jawaban pihak terkait yaitu paslon nomor urut 3, Arinal-Nunik. Kemudian, langsung sidang putusan dismisal process, berupa keputusan lanjut atau tidak ke pokok perkara dan sidang materi. “Menurut saya tidak akan lanjut karena kena pasal 158 mengenai selisih suara maximum untuk lanjut pokok perkara,” paparnya.

Sebelumnya, Paslon M Ridho Ficardo- Bachtiar Basri resmi mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilgub Lampung 2018 ke MK. Ridho mendaftarkan gugatan diwakili kuasa hukumnya, Ahmad Handoko dan Rekan. Gugatan ini didaftarkan ke MK, Rabu, pukul 10.01 WIB. Merujuk daftar gugatan perkara Pilkada serentak di MK, yang dipublikasikan melalui website resmi MK, disebutkan gugatan Ridho-Bachtiar terdaftar dengan APPP Nomor 4 7 / 1 / PAN. MK/2018.

Sementara pasangan calon gubernur Herman HN-Sutono mendaftarkan gugatan ke MK pukul 12.28 WIB. Gugatan Herman belum memiliki nomor registrasi.Kuasa hukum Herman-Sutono yang mendaftarkan gugatan adalah Sirra Prayuna dan Rekan. Sementara persidangan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Gakkumdu, Bawaslu yang menghadirkan saksi dari pelapor Cagub dan Cawagub Lampung M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri hingga belasan, tidak memenuhi substansi laporan.

Akademisi Hukum Universitas Lampung Ahmad Saleh mengatakan hal itu, Rabu. Menurutnya, kalau dalam persidangan kehadiran saksi dalam memberikan keterangan tidak sesuai subtansi dan dalil laporan, menjadikan keterangan tersebut tidak berarti. “Ya keterangan itu menjadi mentah,” ungkapnya. Masih kata dia, Bawaslu Lampung juga baru pertama kali melakukan sidang untuk pelanggaran administrasi TSM.

Jemput Paksa

Sementara itu pihak calon gubernur nomor 2 terus mencari dan memaksa saksi dugaan politik uang Pilgub Lampung. Salah seorang warga Pekon Kresnomulyo, Pringsewu, Lina, dijemput paksa oleh anggota DPRD Pringsewu berinisial R, Selasa (10/7) malam. Anehnya, saat menjemput Lina anggota Dewan itu mengatasnamakan Polsek Pringsewu. Anggota dewan itu beralasan Lina akan diperiksa di Polsek Pringsewu. Tetapi pihak keluarga merasa curiga karena hingga Rabu (11), siang Lina belum pulang. Karena itu pihak keluarga lapor ke Kepala Desa perihal belum pulangnya Lina. Anggota Polsek Pringsewu langsung mengkroscek ke Kepala Pekon Kresnomulyo. Diperoleh informasi dari Kakon Kresnomulyo Suroyo, menjelaskan bahwa Lina sampai Rabu siang belum pulang. sur/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment