Gubernur Anies Sudah Koordinasi dengan Pusat | Koran Jakarta
Koran Jakarta | October 30 2020
No Comments
Penerapan PSBB I Kematian di Empat Provinsi Tinggi

Gubernur Anies Sudah Koordinasi dengan Pusat

Gubernur Anies Sudah Koordinasi dengan Pusat

Foto : BPMI SETPRES/MUCHLIS JR
PIMPIN RATAS I Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai “Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin,(14/9).
A   A   A   Pengaturan Font

 

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mem­bantah tanggapan yang me­nyatakan bahwa dirinya tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penerapan kembali Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

“Kami sudah berkomuni­kasi dan berkoordinasi de­pan pemerintah pusat,” tegas Anies, usai pertemuan dengan Tim Nasional Pemulihan Eko­nomi dan Tanggap Covid-19, pada Sabtu (12/9) malam.

Anies menegaskan pemerintah pusat mendukung keputusannya untuk member­lakukan kembali Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) seperti awal pandemi Covid-19 di Ibu Kota, meskipun dalam beberapa hari terakhir muncul beberapa kritikan dari anggota Kabinet Kerja.

“Pemerintah mendukung. Pemerintah pusat memahami bahwa telah terjadi lonjakan signifikan (kasus Covid-19) pada bulan September,” kata Anies.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, me­nampik anggapan terkait keti­daksepahaman antara Pem­prov DKI Jakarta, pemerintah pusat, dan wilayah lain dalam penerapan PSBB.

“Baru saja menyelesaikan pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengenai teknis PSBB DKI Jakarta dan strategi Jabo­detabek,” kata Ridwan lewat Twitter pada Sabtu malam.

“Tidak ada perbedaan kesepakatan. Tidak ada faksi pro-ekonomi atau pro-kesehatan. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies telah mengumumkan pemberlakuan kembali PSBB karena peningkatan jumlah kasus Co­vid-19 baru setiap hari, dan penurunan jumlah tempat ti­dur rumah sakit yang tersedia. Menyusul pengumuman terse­but, beberapa pejabat pemer­intah menyatakan keprihati­nan mereka.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, menyatakan kha­watir dengan potensi dampak PSBB terhadap tren perbaikan kinerja industri, sedangkan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengingatkan risiko gangguan pada jalur distribusi jika langkah PSBB diberlakukan kembali.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga mengepalai Tim Nasional Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Covid-19, mengatakan pengumuman tersebut menyebabkan pasar saham anjlok.

Angka Kematian

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyoroti em­pat provinsi dengan angka ke­matian Covid-19 tertinggi di Indonesia. Presiden menyebut angka kematian pada empat provinsi yang berada di atas enam persen itu berkontribusi atas tingginya angka kematian di level nasional.

Adapun keempat provinsi tersebut, yakni Bengkulu, Su­matera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Kalau kita lihat lebih de­tail, (angka kematian nasional yang tinggi) disebabkan empat provinsi yang angka kemati­annya di atas 6 persen,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas ‘Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemu­lihan Ekonomi Nasional’ di Istana Merdeka, Jakarta.

n jon/SB/Ant/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment