Gebrakan KPK, Hentikan Perkara | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 7 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Gebrakan KPK, Hentikan Perkara

Gebrakan KPK, Hentikan Perkara

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan menghentikan penyelidikan 36 perkara yang ditanganinya. Keputusan ini dilakukan KPK dengan hati-hati dan penuh pertimbangan.

Alasan lain, karena ke-36 perkara itu selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, dari 39 perkara itu, 9 di antaranya merupakan kasus yang sudah ditangani sejak lama, yakni sejak tahun 2011, 2013, dan 2015.

Masih menurut KPK, penghentian penyelidikan merupakan hal yang lumrah dilakukan. Bahkan, dalam lima tahun terakhir sejak 2016 sudah ada 162 penyelidikan yang dihentikan.

Tanpa menyebut secara spesifik, kasus yang penyelidikannya dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penghentian penyidikan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Kemudian Pasal 40 ayat (2) menyatakan, penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. KPK juga wajib mengumumkan SP3 kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3 atau berdasarkan putusan praperadilan.

Diketahui, definisi penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila dalam tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, perkara yang diselidiki dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya.

Sah-sah saja KPK mengumumkan untuk menghentikan penyelidikan. Cuma, tidak lazim. Sebab, proses penghentian perkara di ranah penyelidikan mestinya melalui gelar perkara yang mana melibatkan setiap unsur, mulai dari tim penyelidik, tim penyidik, hingga tim penuntut umum. Lebih dari itu, selama ini kita menganggap KPK selalu fokus pada pengungkapkan kasus. Jika ada alat bukti yang kurang, KPK pasti akan berusaha mencari dan sampai praperadilan hingga persidangan gigih untuk membuktikan kasus yang ditanganinya.

Tampaknya, kita tak bisa lagi selalu berharap pada KPK untuk bisa mengusut tuntas kasus yang ditanganinya. KPK sekarang berbeda dengan sebelumnya. Jangan-jangan, KPK sekarang hanya membereskan masalah administrasi semata. Terbukti, KPK malah mengumumkan akan menghentikan sejumlah perkara yang pernah ditanganinya.

Kita pikir, KPK sekarang lebih baik dari sebelumnya. Sebab, selain didukung oleh undang-undang baru, ada pula dewan pengawas dan status karyawan KPK sudah uenak, sama dengan pegawai negeri sipil. Boleh jadi, penghentian perkara itu cuma sekadar trik. Artinya, KPK sengaja mengundang reaksi agar mendapat simpati, khususnya dari yang berperkara.

Kita tak berharap, dengan adanya penghentian pekara, menguatkan dugaan publik bahwa kinerja penindakan KPK akan merosot tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apalagi, jika dibandingkan dengan kinerja penindakan, belum ada satu kasus yang disidik di era pimpinan KPK saat ini. Sebab, kasus OTT Bupati Sidoarjo dan juga OTT salah satu komisioner KPU bukan merupakan hasil pimpinan KPK sebelumnya.

Ya, kita berharap, penghentian perkara sebagai gebrakan baru KPK. Artinya, masih ada gebrakan lain yang lebih dari sekadar menghentikan perkara. KPK pasti bisa dan akan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment